Pasal 22

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian; b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian; c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan; d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan; e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK); f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan; dan g. Ketentuan yang mengatur tentang pelepasan kawasan hutan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang

Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90, dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.