Peraturan Menteri Nomor p-31-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

(1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berkedudukan di Solo, Propinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. pelaksanaan penelitian dan kerja sama penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian lingkup Balai; e. pelaksanaan pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

(1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Sarana Penelitian; d. Seksi Data, Informasi dan Kerja sama; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai. www.djpp.kemenkumham.go.id

Seksi Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian termasuk hutan penelitian dan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, dan dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai.

Seksi Data, Informasi dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil-hasil penelitian, penyebarluasan data dan informasi hasil-hasil penelitian, penyiapan dan pelaksanaan kerja sama serta pemantauan dan evaluasi kerja sama penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan Jabatan Fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Balai.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan arahan kepada bawahan.

(1) Kepala Balai adalah Jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berlokasi di Solo Propinsi Jawa Tengah. (2) Wilayah Kerja Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah Seluruh INDONESIA.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Solo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2011 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id