Pasal 15

(1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk: a. melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14; dan b. mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada areal kerja Perum Perhutani. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. (3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada: a. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung. b. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi. c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani. (4) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. (5) Dalam hal pertimbangan teknis belum diterima dan jangka waktu penyampaian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri. (6) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri. (7) Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan. (8) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan. www.djpp.kemenkumham.go.id