Pasal 8

(1) UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk membuat permohonan. (2) Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan hasil penentuan calon areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan Areal Kerja HKm kepada Menteri berdasarkan permohonan masyarakat setempat. (3) Usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilengkapi dengan : a. peta digital lokasi calon areal kerja hutan kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000; dan b. deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan. (4) Dalam proses pengusulan areal kerja HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat setempat. 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: