Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan Menteri kehutanan ini mulai berlaku, keputusan Menteri Kehutanan Nomor 92/Kpts-ll/1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan dalam Rangka Penanaman Modal kepada Ketua Badan Koordinasi PenanamanModal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Pelaksanaan tersebut.