Pasal 4

(1) Departemen dapat memfasilitasi pemrakarsa dalam menyusun Naskah Akademik rancangan peraturan perundang-undangan. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga ahli, bahan hasil penelitian, konsultasi, atau fasilitasi lain yang diperlukan dalam penyusunan Naskah Akademik.