Pasal 13

(1) Penyebarluasan Lembaran Negara Republik INDONESIA dalam bentuk lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada: a. Kementrian/Lembaga yang memprakarsai atau MENETAPKAN peraturan perundang-undangan tersebut; dan b. masyarakat yang membutuhkan. (2) Penyebarluasan Lembaran Negara Republik INDONESIA dalam bentuk himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk disampaikan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pihak terkait.