PERMEN
Peraturan Menteri Nomor m-01-ht-01-10 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN...
Pasal 2
BAB 1 — PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (1) Akta pendirian perseroan terbatas adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan
(1) Akta pendirian perseroan terbatas atau akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mendapat pengesahan atau mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. (2) Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk.