Pasal 22

(1) Perjanjian penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan wali amanat sebagai wakil pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. (2) Perjanjian penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah mengikuti ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.