Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis data ilmiah.
6. Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Analis Data Ilmiah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh

Pejabat yang Berwenang melaksanakan analisis data ilmiah. 7. Analisis Data Ilmiah adalah analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah. 8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. 15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang

disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Data Ilmiah dalam bentuk Angka Kredit. 16. Standar Kompetensi Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. 17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Data Ilmiah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. 19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Data Ilmiah sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja. 20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Data Ilmiah baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Data Ilmiah. 21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Analis Data Ilmiah berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan analisis terhadap data secara ilmiah pada Instansi Pemerintah. (2) Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (3) Kedudukan Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan jabatan karier PNS.

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan kekomputeran.

(1) Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama; b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda; c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama. (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yaitu melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. perencanaan terkait analisis data ilmiah; b. pengelolaan data ilmiah; dan c. penyampaian data ilmiah. (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan terkait analisis data ilmiah, meliputi:

1. penyusunan rencana kerja terkait analisis data ilmiah; dan
2. penyusunan kebutuhan atau potensi data; b. pengelolaan data ilmiah, meliputi:
3. pengumpulan data;
4. pemeliharaan data dan persiapan data; dan
5. pengolahan data; dan c. penyampaian data ilmiah, meliputi:
6. interpretasi data; dan
7. diseminasi data.

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun rencana kerja tahunan;

2. menyusun rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;

3. mengidentifikasi kebutuhan data unit kerja di dalam lembaga;

4. menyusun rencana akuisisi data terstruktur;

5. mengakuisisi data terstruktur 1 (satu) dimensi;

6. mengakuisisi data terstruktur 2 (dua) dimensi;

7. mengakuisisi data terstruktur 3 (tiga) dimensi;

8. mengakuisisi data terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;

9. mengakuisisi data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;

10. mereviu konten data terstruktur;

11. mengintegrasikan data 1 (satu) dimensi;

12. mengintegrasikan data 2 (dua) dimensi;

13. melakukan pelabelan data;

14. mengelola konsistensi data;

15. melakukan transformasi data 1 (satu) dimensi;

16. melaksanakan backup data;

17. melakukan perubahan format file untuk pelestarian dataset;

18. menemukan pola data 1 (satu) dimensi;

19. melakukan data summarization pada data 1 (satu) dimensi menggunakan kategorisasi;

20. melakukan data summarization pada data 1 (satu) dimensi menggunakan data rescaling;

21. melakukan data summarization pada data 1 (satu) dimensi menggunakan data scoring;

22. melakukan data summarization pada data 1 (satu) dimensi menggunakan metode lainnya;

23. melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel univariate;

24. menyusun laporan status pemanfaatan data;

25. merancang bahan diseminasi informasi 1 (satu) dimensi;

26. merancang bahan diseminasi informasi 2 (dua) dimensi; dan

27. melakukan penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data; b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda, meliputi:

28. menyusun rencana strategis;

29. menyusun pedoman atau prosedur operasi standar untuk unit kerja di dalam lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;

30. menyusun rencana akuisisi data terstruktur;

31. mengakuisisi data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;

32. mengakuisisi data semi terstruktur 2 (dua) dimensi;

33. mengakuisisi data semi terstruktur 3 (tiga) dimensi;

34. mengakuisisi data semi terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;

35. mereviu konten data semi terstruktur;

36. mereviu konten data tidak terstruktur;

37. mereviu konten data untuk analisis;

38. mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi;

39. mengintegrasikan data lebih dari 3 (tiga) dimensi;

40. memvalidasi metadata sederhana;

41. memvalidasi metadata kompleks;

42. mengembangkan elemen metadata;

43. melakukan pencacahan data;

44. melakukan replikasi data;

45. melakukan data mirroring;

46. melakukan standarisasi data;

47. mengelola data disambiguate;

48. melakukan normalisasi data;

49. mengidentifikasi dan menentukan kode missing value;

50. melakukan data smoothing atau noise removal;

51. melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi;

52. menemukan pola data 2 (dua) dimensi;

53. melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan kategorisasi;

54. melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan data rescaling;

55. melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan data scoring;

56. melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan metode lainnya;

57. melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel bivariate;

58. merancang bahan diseminasi informasi 3 (tiga) dimensi;

59. merancang bahan diseminasi informasi lebih dari 3 (tiga) dimensi; dan

60. memaparkan hasil analisis data; c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya, meliputi:

61. menyusun pedoman atau prosedur operasi standar internal lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;

62. mengidentifikasi kebutuhan data lembaga;

63. menyusun pedoman sensitivitas data;

64. menyusun laporan monitoring data management plan;

65. menyusun rencana akuisisi data semi terstruktur;

66. mengakuisisi data tidak terstruktur 1 (satu) dimensi;

67. mengakuisisi data tidak terstruktur 2 (dua) dimensi;

68. mengakuisisi data tidak terstruktur 3 (tiga) dimensi;

69. mengakuisisi data tidak terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;

70. melakukan kegiatan perekayasaan fitur;

71. mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi;

72. melakukan valuasi terhadap dataset;

73. melakukan restrukturisasi data;

74. melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi;

75. menganalisis algoritma yang sesuai;

76. menemukan pola data 3 (tiga) dimensi;

77. melakukan data summarization pada data 3 (tiga) dimensi menggunakan kategorisasi;

78. melakukan data summarization pada data 3 (tiga) dimensi menggunakan data rescaling;

79. melakukan data summarization pada data 3 (tiga) dimensi menggunakan data scoring;

80. melakukan data summarization pada data 3 (tiga) dimensi menggunakan metode lainnya;

81. menganalisis data provenance;

82. melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel multivariate; dan

83. melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel univariate; dan d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama, meliputi:

84. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis;

85. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan;

86. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;

87. menyusun pedoman atau prosedur operasi standar lintas lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;

88. mengidentifikasi kebutuhan data lintas lembaga;

89. menyusun rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data;

90. menyusun rencana akuisisi data tidak terstruktur;

91. menyusun model konseptual data;

92. menyusun model logika data;

93. menyusun model fisik data;

94. mengelola data fisik;

95. merancang model data tunggal dari beragam sumber;

96. melakukan transformasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi;

97. menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan;

98. mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan;

99. menemukan pola data lebih dari 3 (tiga) dimensi;

100. melakukan data summarization pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi menggunakan kategorisasi data;

101. melakukan data summarization pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi menggunakan data rescaling;

102. melakukan data summarization pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi menggunakan data scoring;

103. melakukan data summarization pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi menggunakan metode lainnya;

104. menganalisis keterkaitan antar data;

105. melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel bivariate;

106. melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel multivariate; dan

107. menyusun executive summary, policy paper, atau policy brief terkait data. (2) Analis Data Ilmiah yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen hasil penyusunan rencana kerja tahunan;

2. dokumen hasil penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;

3. laporan hasil identifikasi kebutuhan data unit kerja di dalam lembaga;

4. dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data terstruktur;

5. data terstruktur 1 (satu) dimensi;

6. data terstruktur 2 (dua) dimensi;

7. data terstruktur 3 (tiga) dimensi;

8. data terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;

9. data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;

10. laporan hasil reviu konten data terstruktur;

11. data 1 (satu) dimensi terintegrasi;

12. data 2 (dua) dimensi terintegrasi;

13. data hasil pelabelan;

14. laporan hasil pengelolaan konsistensi data;

15. laporan hasil transformasi data 1 (satu) dimensi;

16. laporan hasil backup data;

17. laporan hasil perubahan format file untuk pelestarian dataset;

18. laporan hasil penemuan pola data 1 (satu) dimensi;

19. data summarization 1 (satu) dimensi hasil kategorisasi;

20. data summarization 1 (satu) dimensi hasil rescaling;

21. data summarization 1 (satu) dimensi hasil scoring;

22. data summarization 1 (satu) dimensi hasil metode lainnya;

23. laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel univariate;

24. laporan hasil penyusunan laporan status pemanfaatan data;

25. laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 1 (satu) dimensi;

26. laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 2 (dua) dimensi; dan

27. laporan hasil penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data; b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda, meliputi:

28. dokumen hasil penyusunan rencana strategis;

29. dokumen pedoman atau prosedur operasi standar untuk unit kerja terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;

30. dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data terstruktur;

31. data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;

32. data semi terstruktur 2 (dua) dimensi;

33. data semi terstruktur 3 (tiga) dimensi;

34. data semi terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;

35. laporan hasil reviu konten data semi terstruktur;

36. laporan hasil reviu konten data tidak terstruktur;

37. laporan hasil reviu konten data untuk analisis;

38. data 3 (tiga) dimensi terintegrasi;

39. data lebih dari 3 (tiga) dimensi terintegrasi;

40. laporan hasil validasi metadata sederhana;

41. laporan hasil validasi metadata kompleks;

42. elemen metadata hasil pengembangan;

43. dokumen hasil pencacahan data;

44. database hasil replikasi data;

45. database hasil data mirroring;

46. data hasil standardisasi;

47. laporan hasil pengelolaan data disambiguate;

48. data hasil normalisasi;

49. data missing value;

50. data hasil smoothing atau noise removal;

51. laporan hasil transformasi data 2 (dua) dimensi;

52. laporan hasil penemuan pola data 2 (dua) dimensi;

53. data summarization 2 (dua) dimensi hasil kategorisasi;

54. data summarization 2 (dua) dimensi hasil rescaling;

55. data summarization 2 (dua) dimensi hasil scoring;

56. data summarization 2 (dua) dimensi hasil metode lainnya;

57. laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel bivariate;

58. laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 3 (tiga) dimensi;

59. laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi; dan

60. laporan pemaparan hasil analisis data; c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya, meliputi:

61. dokumen pedoman atau prosedur operasi standar internal lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;

62. laporan hasil identifikasi kebutuhan data lembaga;

63. laporan hasil penyusunan pedoman sensitivitas data;

64. laporan hasil monitoring data management plan;

65. dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data semi terstruktur;

66. data tidak terstruktur 1 (satu) dimensi;

67. data tidak terstruktur 2 (dua) dimensi;

68. data tidak terstruktur 3 (tiga) dimensi;

69. data tidak terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;

70. data hasil perekayasaan fitur;

71. dokumen hasil evaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi;

72. laporan hasil valuasi terhadap dataset;

73. laporan hasil restrukturisasi data;

74. laporan hasil transformasi data 3 (tiga) dimensi;

75. laporan hasil analisis algoritma yang sesuai;

76. laporan hasil penemuan pola data 3 (tiga) dimensi;

77. data summarization 3 (tiga) dimensi hasil kategorisasi;

78. data summarization 3 (tiga) dimensi hasil rescaling;

79. data summarization 3 (tiga) dimensi hasil scoring;

80. data summarization 3 (tiga) dimensi hasil metode lainnya;

81. laporan hasil analisis data provenance;

82. laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel multivariate; dan

83. laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel univariate; dan d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama, meliputi:

84. dokumen hasil penyusunan rencana strategis;

85. dokumen hasil penyusunan rencana kerja tahunan;

86. dokumen hasil penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;

87. dokumen pedoman atau prosedur operasi standar lintas lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;

88. laporan hasil identifikasi kebutuhan data lintas lembaga;

89. laporan hasil penyusunan rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data;

90. dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data tidak terstruktur;

91. model konseptual data;

92. model logika data;

93. model fisik data;

94. dokumen hasil pengelolaan data fisik;

95. model data tunggal dari beragam sumber;

96. laporan hasil transformasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi;

97. algoritma yang sesuai kebutuhan;

98. laporan hasil reviu algoritma yang dihasilkan atau ditetapkan;

99. laporan hasil penemuan pola data 3 (tiga) dimensi;

100. data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil kategorisasi;

101. data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil rescaling;

102. data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil scoring;

103. data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil metode lainnya;

104. laporan hasil analisis keterkaitan antar data;

105. laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel bivariate;

106. laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel multivariate; dan

107. dokumen hasil penyusunan executive summary, policy paper, atau policy brief terkait data.

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Data Ilmiah yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Analis Data Ilmiah yang melaksanakan tugas Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. Analis Data Ilmiah yang melaksanakan tugas Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dapat dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu komputer, matematika, ilmu

pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan, atau teknik; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Data Ilmiah. (5) Analis Data Ilmiah yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan, teknik, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
2. magister di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan, teknik, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama. e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman di bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi:
3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Muda;
4. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
5. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah.

(1) Analis Data Ilmiah Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah magister di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan, teknik, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam tugas bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Data Ilmiah wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi: a. SKP; dan b. perilaku kerja.

(1) Analis Data Ilmiah wajib menyusun SKP setiap awal tahun. (2) SKP merupakan target kinerja Analis Data Ilmiah berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil penilaian SKP Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Analis Data Ilmiah setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Utama. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Data Ilmiah wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Analis Data Ilmiah yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: a. 10 (sepuluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama; b. 20 (dua puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Muda; dan c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Madya. (2) Analis Data Ilmiah Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Capaian SKP Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28. (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Data Ilmiah mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Data Ilmiah.

(3) Hasil penilaian dan PAK Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Data Ilmiah.

Usul PAK Analis Data Ilmiah diajukan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi; b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Data Ilmiah pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagai berikut:

a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Data Ilmiah dalam pendidikan dan pelatihan. (3) Tim Penilai Analis Data Ilmiah terdiri atas:

a. Tim Penilai pusat bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya dan Analis Data Ilmiah Ahli Utama; dan b. Tim Penilai instansi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Data Ilmiah, unsur kepegawaian, dan unsur Analis Data Ilmiah. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Data Ilmiah Ahli Madya. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari Analis Data Ilmiah. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Data Ilmiah yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Data Ilmiah; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Data Ilmiah, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Data Ilmiah.

(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat; dan c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah. (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode. (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, untuk Analis Data Ilmiah:

a. pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Data Ilmiah dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis Data Ilmiah; b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi; c. perolehan penghargaan; d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Analis Data Ilmiah Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan, teknik, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Data Ilmiah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (6) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Analis Data Ilmiah dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Analisis Data Ilmiah; b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah; c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Analisis Data Ilmiah;

d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Data Ilmiah; e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Data Ilmiah; atau f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analis Data Ilmiah. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagi Analis Data Ilmiah yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Data Ilmiah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut: a. 6 (enam) bagi Analis Data Ilmiah Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan b. 12 (dua belas) bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama.

Analis Data Ilmiah yang secara bersama-sama menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Data Ilmiah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analis Data Ilmiah yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Data Ilmiah tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator: a. jumlah database/data yang dikelola; b. jumlah target pengolahan data yang dimanfaatkan; dan c. tingkat kompleksitas data. (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah berdasarkan Peraturan ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Analis Data Ilmiah meliputi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural. (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Data Ilmiah wajib diikutsertakan pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis bidang Analisis Data Ilmiah. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Data Ilmiah dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja; b. seminar; c. lokakarya; atau d. konferensi. (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta analisis kebutuhan pelatihan Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Analis Data Ilmiah diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (3) Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Data Ilmiah selama diberhentikan. (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

(1) Terhadap Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (2) Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Data Ilmiah dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Data Ilmiah dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Data Ilmiah; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Data Ilmiah; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Analis Data Ilmiah; dan s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina. (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. (2) Setiap Analis Data Ilmiah wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Analis Data Ilmiah dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA