Peraturan Menteri Nomor 85-m-dag-per-12-2016 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Perdagangan adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang proses pengelolaannya dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan secara terpadu.

2. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPTP adalah unit yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan.

3. Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.

4. Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa pemberian informasi, konsultasi dan pelayanan lain selain Perizinan di sektor perdagangan.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

6. INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id.

7. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan Perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://sipt.kemendag.go.id.

8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.

9. Online adalah metode Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui INATRADE atau SIPT.

10. Manual adalah metode Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan dengan cara datang langsung ke UPTP.

11. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Pemberian Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan meliputi pelayanan di bidang: a. perdagangan dalam negeri; b. perlindungan konsumen dan tertib niaga; c. perdagangan luar negeri; dan d. perdagangan berjangka komoditi. (2) Bidang perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Perizinan dan Non Perizinan terkait perdagangan dalam negeri. (3) Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Perizinan dan Non Perizinan terkait perlindungan konsumen dan tertib niaga termasuk pelayanan di bidang mutu barang dan kemetrologian.

(4) Bidang perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Perizinan dan Non Perizinan terkait ekspor dan impor. (5) Bidang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari perizinan dan non perizinan terkait perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi.

(1) Dalam rangka pemberian Pelayanan Terpadu Perdagangan, Menteri menyelenggarakan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (2) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Sekretaris Jenderal dalam hal pembinaan kelembagaan UPTP; dan b. Inspektur Jenderal dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (3) Sekretaris Jenderal dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; dan b. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Menteri. (4) Inspektur Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada semua UPTP; b. melakukan pengawasan terhadap upaya pemberantasan pungutan liar dalam pemberian

Pelayanan Terpadu Perdagangan yang dilakukan oleh unit pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan c. menyampaikan laporan hasil pengawasan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Menteri.

(1) UPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. UPTP I, yang berkedudukan di Gedung Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110; b. UPTP II, yang berkedudukan di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jl. Kramat Raya Nomor 172, Jakarta, 10430; c. UPTP III, yang berkedudukan di Gedung Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Jl. Raya Bogor, KM 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740; dan d. UPTP IV, yang berkedudukan di Gedung Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur Nomor 27, Bandung, Jawa Barat. (2) UPTP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan perlindungan konsumen dan tertib niaga; (3) UPTP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melayani Perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi; (4) UPTP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melayani Perizinan di bidang pengembangan mutu barang; dan (5) UPTP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melayani Perizinan di bidang metrologi.

(1) UPTP bertugas memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Manual dan/atau Online melalui INATRADE dan SIPT. (2) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan secara Manual, UPTP melaksanakan fungsi: a. penerimaan, verifikasi dan validasi dokumen permohonan pelayanan serta memberikan bukti penerimaan permohonan yang telah lengkap dan benar; b. penyampaian dokumen permohonan pelayanan beserta data pendukung yang telah lengkap dan benar kepada unit teknis yang menangani Perizinan dan Non Perizinan; dan c. penyampaian dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh unit teknis kepada pemohon. (3) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan secara Online melalui INATRADE dan SIPT, UPTP melaksanakan fungsi: a. penerimaan, verifikasi dan validasi dokumen permohonan pelayanan yang telah lengkap dan benar; b. pemrosesan dokumen permohonan beserta data pendukung yang telah lengkap dan benar; dan c. penyampaian dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh unit teknis/UPTP kepada pemohon. (4) Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilakukan oleh pejabat pada unit teknis untuk perizinan yang didelegasikan ke UPTP I.

(1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Perdagangan, Menteri menugaskan pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai: a. penanggung jawab operasional; b. penanggung jawab harian; c. koordinator pelaksana; dan d. koordinator pelaksana pengganti. (2) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai penanggung jawab operasional pada UPTP I; b. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai penanggung jawab operasional pada UPTP II; c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai penanggung jawab operasional pada UPTP III dan UPTP IV; dan d. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal sebagai penanggung jawab operasional pada sistem jaringan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (3) Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. bertanggungjawab dalam operasional penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada UPTP; dan b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester kepada Sekretaris Jenderal. (4) Penanggung jawab harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai penanggung jawab harian

untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri pada UPTP I; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang perdagangan luar negeri pada UPTP I; c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen pada UPTP I; d. Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang pada UPTP II; e. Direktur Pengembangan Mutu barang sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang Mutu Barang pada UPTP III; dan f. Direktur Metrologi sebagai penanggung jawab harian untuk Pelayanan Terpadu Perdagangan di bidang Metrologi pada UPTP IV. (5) Penanggung jawab harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas bertanggungjawab sehari-hari penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada masing-masing UPTP. (6) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor sebagai koordinator pelaksana pada UPTP I; b. Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai koordinator pelaksana pada UPTP II; c. Direktur Pengembangan Mutu Barang sebagai koordinator pelaksana pada UPTP III; dan

d. Direktur Metrologi sebagai koordinator pelaksana pada UPTP IV. (7) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan setiap semester pada penanggung jawab operasional sesuai dengan kewenangan. (8) Koordinator pelaksana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai koordinator pelaksana pengganti pada UPTP I; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai koordinator pelaksana pengganti pada UPTP III; dan c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai koordinator pelaksana pengganti pada UPTP IV. (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat informasi atau data mengenai penerbitan Perizinan, pelayanan Non Perizinan, jumlah PNBP yang diterima, jumlah pengaduan, dan tindak lanjut atas pengaduan.

(1) Pegawai UPTP melaksanakan tugas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan pada UPTP setempat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (2) Pegawai UPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. Resepsionis; b. Petugas pemroses; c. Validator; d. Bendahara (khusus UPTP II, UPTP III, dan UPTP IV); e. Verifikator; f. Petugas customer service;

g. Penguji Mutu Barang (khusus untuk UPTP III); dan h. Petugas teknis Kemetrologian (khusus untuk UPTP IV). (3) Pegawai UPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai negeri sipil; dan b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Perencanaan, pengadaan, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia pada UPTP dilakukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(1)Kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan berada pada Menteri. (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Perizinan dan pemberian pelayanan Non Perizinan kepada koordinator pelaksana pada UPTP I, UPTP III dan UPTP IV atau pejabat penerbit Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal koordinator pelaksana pada UPTP berhalangan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh koordinator pelaksana pengganti.

Dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, koordinator pelaksana, koordinator pelaksana pengganti, dan pejabat penerbit Perizinan harus

berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, UPTP menggunakan metode Pelayanan Terpadu Perdagangan yang terdiri dari: a. metode pelayanan I berupa pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perdagangan yang hanya dapat diajukan secara Online dan penerbitannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature); b. metode pelayanan II berupa pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perdagangan yang hanya dapat diajukan secara Online; dan c. metode pelayanan III berupa pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perdagangan yang hanya dapat diajukan secara manual. (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menggunakan metode Pelayanan Terpadu Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permohonan Perizinan diajukan kepada koordinator pelaksana UPTP atau pejabat penerbit Perizinan sesuai kewenangannya dengan menggunakan metode Manual atau Online melalui INATRADE atau SIPT.

(1) Pengajuan permohonan Perizinan secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilakukan oleh pemohon yang telah memiliki Hak Akses.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Jenis Perizinan yang penerbitannya masih dilakukan oleh unit teknis, penyampaian permohonan diajukan kepada koordinator pelaksana UPTP dan penyampaian Perizinan kepada pemohon harus melalui UPTP.

(1) Pelayanan Terpadu Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA). (2) Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menteri berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan melakukan peninjauan kembali terhadap Perizinan yang akan diterbitkan.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan, pemohon dapat dikenakan tarif jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada penanggung jawab harian dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan terkait penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan. (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas customer service, website kemendag.go.id, call center, dan/atau kotak saran pada UPTP. (3) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

(1) Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan meliputi: a. operasional penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; b. kelembagaan dan sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. sistem jaringan UPTP; e. tingkat kepuasan publik; dan f. Hak Akses. (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (3) Evaluasi terhadap operasional penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala

Badan sesuai dengan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan. (4) Evaluasi terhadap kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan operasional sistem jaringan UPTP dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. (5) Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan untuk tingkat kepuasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen atas permintaan Kementerian Perdagangan. (6) Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan untuk penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Segala biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perdagangan.

Dalam hal diperlukan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1276), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA