Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 6. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional ADB Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan data warehouse. 7. Pejabat Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse. 8. Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh administrator. 13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penilaian akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 14. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh ADB Kependudukan. 15. Tim Penilai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas untuk menilai kinerja ADB Kependudukan. 16. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data. 17. Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk

mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis Administrasi Kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK. 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang selanjutnya disebut Disdukcapil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 22. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menpan RB adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 23. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian negara. 24. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Ditjen adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian. 25. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan merupakan Jabatan Fungsional keahlian. (2) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PNS terdiri dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi meliputi: a. ADB Kependudukan ahli pertama;

b. ADB Kependudukan ahli muda; dan c. ADB Kependudukan ahli madya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi.

(1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan perjenjang jabatan berkedudukan di: a. Ditjen; b. Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan c. unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) Format Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Ditjen dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari 6 (enam) eselon II Ditjen yaitu: a. Sekretariat; b. Direktorat Pendaftaran Penduduk; c. Direktorat Pencatatan Sipil; d. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

e. Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan f. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah kabupaten/kota; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah kerja; dan d. letak geografis. (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah kecamatan; b. jumlah penduduk; c. luas wilayah kerja; d. letak geografis; dan e. ketersediaan peralatan SIAK.

(1) Prosedur pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dengan tahapan meliputi: a. Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sesuai dengan kewenangannya; b. hasil perhitungan diserahkan kepada Dirjen dan selanjutnya Dirjen menyerahkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan c. Dirjen melalui Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan. (2) Dalam hal kepala Disdukcapil Provinsi dan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, usulan diajukan oleh pelaksana

harian atau pelaksana tugas.

(1) Penyesuaian/inpassing diberlakukan untuk ADB Kependudukan bagi PNS. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan uji kompetensi dengan portofolio. (3) Persyaratan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan meliputi: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. sehat jasmani dan rohani; c. berijazah paling rendah diploma IV/sarjana; d. menduduki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kependudukan, pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK, atau Data Warehouse, dan/atau pembinaan aparatur paling singkat 2 (dua) tahun; f. SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. usia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk ADB Kependudukan ahli pertama dan ADB Kependudukan ahli muda; dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk ADB Kependudukan ahli madya. h. bersedia menandatangani:

3. surat pernyataan telah dan masih menjalankan tugas sebagai ADB Kependudukan paling singkat 2 (dua) tahun;

4. surat pernyataan diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan

5. surat pernyataan tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya. i. memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang Administrasi Kependudukan pada Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; j. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan pada masa penyesuaian/inpassing; k. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa penyesuaian/inpassing; dan l. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa penyesuaian/inpassing.

(1) Penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan dilakukan dengan cara pengusulan. (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: a. Ditjen diusulkan oleh Sekretaris Ditjen kepada Dirjen; b. Disdukcapil Provinsi diusulkan oleh kepala Disdukcapil Provinsi kepada Dirjen; dan c. Disdukcapil Kabupaten/Kota diusulkan oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada Dirjen melalui kepala Disdukcapil Provinsi. (3) Dalam hal Sekretaris Ditjen, kepala Disdukcapil Provinsi dan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap, usulan diajukan oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan: a. salinan ijazah diploma IV/sarjana yang telah dilegalisir oleh PyB; b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh PyB;

c. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja/perangkat daerah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih atau pernah menjalankan tugas di bidang Administrasi Kependudukan paling singkat 2 (dua) tahun; d. salinan hasil uji kompetensi; e. salinan penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh PyB; f. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan g. surat pernyataan:

1. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berat;
2. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h dan Pasal 8 ayat (4) huruf c, huruf f, dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengusulan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja dalam pangkat terakhir. (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam pembulatan kebawah sebagai berikut: a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang dari 1 (satu) tahun; b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun; c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua)

tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun; d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun masuk dalam kolom 4 (empat) tahun atau lebih. (3) Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penetapan PNS sebagai ADB Kependudukan dilakukan setelah: a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diberikan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dirjen mengajukan usulan penetapan kebutuhan PNS sebagai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dilakukan secara kumulatif setelah menerima usulan dari Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

(1) Dirjen mengajukan usulan Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar. (2) Dalam hal dokumen belum lengkap dan benar, Menteri melalui Dirjen mengembalikan pada Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. (4) Setelah mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya kepala BKN menyampaikan kepada Menpan RB untuk mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Penetapan kebutuhan PNS sebagai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), untuk: a. jenjang jabatan ADB Kependudukan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya di Ditjen ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Dirjen; dan b. jenjang jabatan ADB Kependudukan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya di Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Keputusan Menteri, keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yang diberikan kepada: a. unit kerja/perangkat daerah yang mengusulkan; b. PNS yang bersangkutan; dan

c. unit kerja/perangkat daerah yang membidangi kearsipan.

(1) Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/ inpassing ADB Kependudukan yang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, melalui: a. sekretaris Ditjen untuk Ditjen; b. kepala Disdukcapil Provinsi untuk Dukcapil Provinsi; dan c. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk Disdukcapil Kabupaten/Kota. (2) Tembusan Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan untuk Ditjen disampaikan kepada: a. kepala BKN; b. Biro Kepegawaian Kementerian; c. PyB MENETAPKAN Angka Kredit; dan d. kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara. (3) Tembusan Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan untuk Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota disampaikan kepada: a. kantor regional BKN yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan; b. PyB MENETAPKAN Angka Kredit; dan c. perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.

ADB Kependudukan melaksanakan tugas sesuai dengan rincian kegiatan Jabatan Fungsional ADB kependudukan berdasarkan jenjang jabatan.

(1) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi dasar penilaian untuk pemberian Angka Kredit. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti fisik pelaksanaan rincian kegiatan.

Rincian kegiatan jabatan dan penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal tidak terdapat ADB Kependudukan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja/perangkat daerah yang bersangkutan. (2) Dalam hal terdapat salah satu jenjang jabatan memiliki kelebihan volume beban tugas, ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan

unit kerja/perangkat daerah yang bersangkutan.

PAK bagi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: a. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

ADB Kependudukan yang akan naik jenjang jabatan harus melakukan uji kompetensi dengan portofolio.

Uji kompetensi dengan portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan cara verifikasi dokumen untuk: a. Ditjen dilakukan oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Disdukcapil Provinsi dilakukan oleh kepala Disdukcapil Provinsi; dan c. Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota.

PyB membentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tim Penilai terdiri atas: a. Tim Penilai Ditjen; b. Tim Penilai provinsi; dan c. Tim Penilai kabupaten/kota. (2) Tim Penilai Ditjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan penilaian terhadap: a. ADB Kependudukan ahli pertama dan ahli muda pada Ditjen; dan b. ADB Kependudukan ahli madya pada Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. (3) Tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan penilaian terhadap ADB Kependudukan ahli pertama dan ahli muda pada Disdukcapil Provinsi. (4) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melakukan penilaian terhadap ADB Kependudukan ahli pertama dan ahli muda pada Disdukcapil Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai Ditjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku ketua merangkap anggota;

b. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Ditjen Dukcapil selaku sekretaris merangkap anggota; c. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal selaku anggota; d. paling sedikit 11 (sebelas) orang anggota yaitu para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan ADB Kependudukan satu jenjang di atas ADB Kependudukan yang dinilai pada lingkup Ditjen; dan e. dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, atau akademisi selaku anggota. (2) Tim Penilai Ditjen mempunyai kewenangan terkait persetujuan dokumen dan legalisasi penilaian Angka Kredit. (3) Keanggotaan Tim Penilai Ditjen berjumlah gasal paling banyak 15 (lima belas) orang.

(1) Tim Penilai Ditjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: a. membantu Dirjen dalam melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk penilaian Angka Kredit; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk penilaian Angka Kredit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Ditjen mempunyai fungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan untuk setiap usulan Angka Kredit yang diajukan oleh Dirjen; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul penilaian Angka Kredit ADB Kependudukan; d. menyusun konsep penilaian Angka Kredit; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam

penilaiannya; dan f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit sebagai bentuk rekomendasi kepada Dirjen.

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, terhadap ADB Kependudukan yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. memberikan teguran tertulis; b. pembebasan sementara; dan/atau c. pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tim Penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kepala Disdukcapil Provinsi atau yang disebut dengan nama lain selaku ketua merangkap anggota; b. kepala badan yang membidangi pengelolaan pegawai di provinsi selaku sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yaitu pejabat administrator dan pejabat pengawas pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan pejabat pengawas pada unit kerja yang berkaitan dengan kekomputeran di provinsi; dan d. dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, atau akademisi selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai provinsi berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang.

(1) Tim Penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), mempunyai tugas:

a. membantu gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dalam melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk penilaian Angka Kredit; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk penilaian Angka Kredit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai provinsi mempunyai fungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan setiap usul Angka Kredit yang diajukan oleh Disdukcapil Provinsi; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK ADB Kependudukan; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; dan f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit sebagai bentuk rekomendasi kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, terhadap ADB Kependudukan yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. memberikan teguran tertulis; b. pembebasan sementara; dan/atau c. pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota selaku ketua merangkap anggota; b. kepala badan yang membidangi pengelolaan pegawai di kabupaten/kota selaku sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 2 (dua) orang anggota yaitu pejabat administrator dan pejabat pengawas pada unit kerja yang berkaitan dengan kekomputeran di kabupaten/kota; dan d. dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, atau akademisi selaku anggota. (2) Keanggotaan Tim Penilai kabupaten/kota berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang.

(1) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), mempunyai tugas: a. membantu bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk penilaian Angka Kredit; dan b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk penilaian Angka Kredit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan untuk setiap usulan Angka Kredit yang diajukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK; c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada setiap usul PAK ADB Kependudukan; d. menyusun konsep PAK; e. melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional

ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam penilaiannya; dan f. menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit sebagai bentuk rekomendasi kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, terhadap ADB Kependudukan yang belum mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat) tahun/lebih. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. memberikan teguran tertulis; b. pembebasan sementara; dan/atau c. pemberhentian dari Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

Masa jabatan Tim Penilai Ditjen, Tim Penilai provinsi, dan Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), melekat dengan masa jabatan struktural atau Jabatan Fungsional.

Tata kerja Tim Penilai Ditjen, Tim Penilai provinsi, dan Tim Penilai kabupaten/kota berpedoman pada peraturan BKN mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Dalam hal anggota Tim Penilai Ditjen, Tim Penilai provinsi, dan Tim Penilai kabupaten/kota ikut dinilai

sebagai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan, ketua dapat mengajukan usul kepada: a. Dirjen untuk Tim Penilai Ditjen; b. gubernur untuk Tim Penilai provinsi; dan c. bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten/kota, untuk memberhentikan sementara anggota Tim Penilai tetap yang ikut dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan mengangkat pengganti sementara. (2) Masa kerja pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat penilaian terhadap anggota sudah ditetapkan.

(1) Tim Penilai Ditjen, Tim Penilai provinsi, dan Tim Penilai kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Tim Penilai. (2) Sekretariat Tim Penilai bertugas: a. memeriksa kelengkapan usulan PAK; b. menyusun rekapitulasi Angka Kredit sementara yang diusulkan oleh pejabat pengusul dan menyampaikan laporan kepada Tim Penilai; c. menyiapkan administrasi dan menyelenggarakan sidang penilaian Angka Kredit pada setiap periode penilaian; d. mendistribusikan berkas penilaian kepada anggota Tim Penilai; e. mencatat hasil pembahasan sidang; f. menghimpun DUPAK hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dan ditandatangani oleh ketua Tim Penilai; g. menuangkan DUPAK hasil penilaian ke dalam format penilaian Angka Kredit; h. menyiapkan usulan penyampaian lembaran penilaian Angka Kredit kepada PyB MENETAPKAN Angka Kredit melalui pejabat bidang kepegawaian; i. membuat berita acara sidang penilaian yang ditandatangani oleh seluruh peserta sidang Tim

Penilai; j. menerima berkas penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai; k. menyampaikan berkas penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ADB Kependudukan kepada yang berkepentingan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Penilai yang berkaitan dengan penilaian Angka Kredit.

(1) Pembentukan Tim Penilai Ditjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ditetapkan oleh Dirjen atas nama Menteri. (2) Pembentukan Tim Penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ditetapkan oleh gubernur. (3) Pembentukan Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Tata cara penilaian PAK dengan tahapan: a. ADB Kependudukan mengajukan DUPAK dan dokumen pendukung kepada atasan langsung; b. setelah disetujui atasan langsung, DUPAK dan dokumen pendukung dikembalikan kepada ADB Kependudukan; c. ADB Kependudukan mengajukan DUPAK dan dokumen pendukung kepada pejabat pengusul PAK melalui pimpinan tinggi pratama pada Ditjen, Disdukcapil

Provinsi, atau Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; d. pejabat pengusul PAK mengajukan DUPAK dan dokumen pendukung kepada Dirjen, gubernur, dan bupati/wali kota, ketua Tim Penilai; e. Dirjen, gubernur, dan bupati/wali kota membentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian; f. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; g. setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai; h. setelah anggota Tim Penilai melakukan penilaian dan tidak terdapat perbedaan hasil penilaian dengan DUPAK, hasil penilaian disampaikan ketua Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai kepada yang bersangkutan; i. dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Angka Kredit oleh anggota Tim Penilai dengan DUPAK, hasil penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno; j. pengambilan keputusan dalam sidang pleno penilaian PAK dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat; k. dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; l. sidang penilaian PAK dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tim Penilai; m. ketua Tim Penilai MEMUTUSKAN PAK dan menyerahkan DUPAK serta dokumen pendukung kepada sekretariat Tim Penilai; n. sekretariat Tim Penilai memproses setiap DUPAK yang diterima, untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Penilai; o. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian; p. Tim Penilai melakukan sidang penilaian Angka Kredit untuk menyusun berita acara PAK sebagai hasil penilaian akhir; dan

q. Tim Penilai menyampaikan berita acara PAK kepada sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada ketua Tim Penilai.

(1) Hasil penilaian Angka Kredit dimuat dalam berita acara penilaian Angka Kredit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. (2) Berkas berita acara penilaian Angka Kredit diserahkan Tim Penilai kepada: a. Dirjen untuk ADB Kependudukan pada Ditjen Dukcapil; b. gubernur untuk ADB Kependudukan pada Disdukcapil Provinsi; dan c. bupati/wali kota untuk ADB Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, sebagai dasar penetapan keputusan penilaian Angka Kredit. (3) Keputusan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersifat final dan ditandatangani oleh Dirjen. (4) Keputusan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersifat final dan ditandatangani oleh gubernur. (5) Keputusan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersifat final dan ditandatangani oleh bupati/wali kota.

(1) Keputusan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), berupa dokumen asli ADB Kependudukan disampaikan kepada kepala BKN. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada: a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Ditjen; b. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian; c. ADB Kependudukan yang bersangkutan; dan d. Pejabat lainnya yang dianggap perlu. (3) Keputusan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5), dokumen asli ADB Kependudukan

disampaikan kepada kepala badan kepegawaian daerah. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditembuskan kepada: a. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. kepala Disdukcapil Provinsi dan kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk ADB Kependudukan yang dinilai; c. ADB Kependudukan yang bersangkutan; dan d. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan tugas jabatan ADB Kependudukan Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota, yang dapat dinilai angka kreditnya berpedoman pada peraturan BKN mengenai petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan. (2) Angka Kredit pada unsur dan sub unsur kegiatan diberikan kepada: a. ADB Kependudukan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatan; dan/atau b. jabatan yang setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah yang telah dilaksanakan berdasarkan penugasan tertulis. (3) Pelaksanaan unsur dan sub unsur kegiatan disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh atasan langsung. (4) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap unsur dan sub unsur kegiatan untuk pengisian DUPAK dalam sidang, berpedoman pada peraturan Menpan RB mengenai Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

(1) Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan meliputi: a. pendidikan dan pelatihan pembentukan; b. pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan c. pendidikan dan pelatihan teknis. (2) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kompetensi lainnya dapat berupa: a. seminar; b. lokakarya/workshop; c. bimbingan teknis; d. pembelajaran elektronik (e-learning); e. pembelajaran jarak jauh; f. pelatihan dalam jabatan; g. pembekalan/orientasi tugas; dan h. pendalaman tugas. (3) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diikuti oleh PNS.

(1) Pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi PNS yang: a. diangkat dalam formasi Jabatan Fungsional atau pengangkatan pertama; b. alih jabatan; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi. (2) Pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, diperuntukan bagi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PNS.

(3) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c, diperuntukan bagi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, dan badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan kewenangannya. (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, dan badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), wajib bekerja sama dengan Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) ADB Kependudukan yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), berhak memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian, badan pengembangan sumber daya manusia provinsi, dan badan pengembangan sumber daya manusia kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan kewenangannya.

(2) ADB Kependudukan yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), berhak memperoleh sertifikat lainnya yang merupakan bukti telah mengikuti jenis pengembangan kompetensi lainnya yang diterbitkan oleh Ditjen Dukcapil, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dengan memenuhi analisis kebutuhan, berdasarkan unsur: a. klasifikasi pendidikan ADB Kependudukan yang ada di wilayah bersangkutan; dan b. ADB Kependudukan yang pernah mengikuti pengembangan kompetensi. (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi: a. tunjangan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Ditjen;

b. kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Ditjen, Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan c. kegiatan Tim Penilai Ditjen dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan. (2) Pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi meliputi: a. tunjangan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Disdukcapil Provinsi; dan b. kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Disdukcapil Provinsi, dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan c. kegiatan Tim Penilai Provinsi dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan. (3) Pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota meliputi: a. tunjangan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota; b. kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan c. kegiatan Tim Penilai Kabupaten/Kota dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan. (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dibebankan pada sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing serta Pelaksanaan Tugas Jabatan

Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 150); dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 1476), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

ttd.