Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) pada perusahaan industri SKM, industri SPM dan perusahaan industri rekondisi dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu- waktu apabila diperlukan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.