Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2022 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Bireuen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub

selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Batas daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh dimulai dari: a. TK SIMPUL dengan koordinat 4° 53' 38.906" LU dan 96° 28' 11.616" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie; b. TK SIMPUL selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 4° 53' 28.183" LU dan 96° 29' 37,533" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3 dengan koordinat 4° 54' 01.501" LU dan 96° 30' 36,299" BT; dan c. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat 4° 55' 11.556" LU dan 96° 31' 27,102" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 4° 56' 51.659" LU dan 96° 34' 23,313" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO