Pasal 33

(1) Dalam hal seluruh informasi dalam suatu Dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID pelaksana Kementerian atau PPID

pelaksana PTN dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik. (2) Dalam hal terdapat informasi tertentu dalam suatu Dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID pelaksana Kementerian atau PPID pelaksana PTN menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan Dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik. (3) PPID pelaksana Kementerian atau PPID pelaksana PTN dilarang menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Dokumen Informasi Publik. (4) PPID Kementerian wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.