Peraturan Menteri Nomor 64-permentan-ot-140-5-2013 Tahun 2013 tentang SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
4. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
6. Otoritas Kompeten Pangan Organik yang selanjutnya disebut OKPO adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimasukan dan/atau beredar di wilayah INDONESIA.
7. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di INDONESIA, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.
8. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI 6729:2010 Sistem Pangan Organik dan revisinya.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji/kalibrasi.
10. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional INDONESIA Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di INDONESIA.
11. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
12. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
13. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
14. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Logo Organik INDONESIA adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik INDONESIA” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.

16. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

17. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

18. Produk Rekayasa Genetika/Modifikasi Genetika adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

19. Produk Asal Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.

23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.

24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.

25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik INDONESIA.

26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. www.djpp.kemenkumham.go.id

27. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.

28. Produk Tanaman yang Tidak Dibudidayakan adalah produk tanaman yang tumbuh tanpa atau dengan sedikit pengaruh dari unit usaha dalam pengumpulan produk. Campur tangan manusia hanya pada saat penanaman (shifting cultivation) dan pemanenan (pengumpulan) produk atau tindakan untuk melindungi potensi pertumbuhan alami tanaman (perlindungan dari erosi, dan lain-lain).

29. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal -hal tersebut sesuai dengan persyaratan.

30. Inspektor adalah orang yang melakukan kegiatan inspeksi.

31. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman. Pupuk organik sering juga disebut kompos, istilah ini lebih dikenal luas karena telah digunakan oleh petani sejak jaman dahulu. Terdapat beberapa istilah lain seperti pupuk hijau karena mengacu pada bahan yang dipakai yaitu hijauan tanaman seperti orok-orok, sesbania, azolla, turi, pangkasan tanaman pagar/alley cropping yang berasal dari tanaman legume atau kacang-kacangan.

32. Pengomposan adalah proses perombakan atau Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan mahluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT. Musuh alami seperti parasitoid dan predator termasuk telur, cahaya, suara, panas, CO2, gas nitrogen ataupun bentuk lainnya tidak termasuk dalam cakupan sediaan/formulasi pestisida untuk sistem pertanian organik, karena dapat langsung digunakan tanpa proses formulasi.

33. Agens Hayati adalah setiap organisme yang dalam perkembangannya dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman dalam proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

34. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem pertanian organik. (2) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pangan Organik. (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini, sebagai berikut: a. mengatur pengawasan organik INDONESIA; b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan; c. memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik; d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur; e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Budidaya Pertanian Organik, Sarana Produksi dan Pengolahan, Sertifikasi, Pelabelan, Pembinaan dan Pengawasan serta Sanksi dalam penerapan Sistem Pertanian Organik.

(1) Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini. (2) Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat organik. (3) Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus mencantumkan logo Organik INDONESIA.

(1) Budidaya pertanian organik untuk produk asal tanaman harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Budidaya pertanian organik untuk produk asal ternak harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (3) Budidaya pertanian organik untuk produk tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Jamur dan produk jamur organik: a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya. b. sumber air untuk budidaya jamur:

1. berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan.
2. air yang berasal selain dimaksud pada angka 1) harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi cemaran.
3. penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air. c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis. d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis. e. bibit jamur harus berasal dari jamur organik. f. apabila tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka untuk pertama kali budidaya diperkenankan menggunakan bibit yang berasal dari non organik.

(1) Produk asal tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila: a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi; b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaanya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan; c. bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies didalam lahan koleksi; e. produk berasal dari unit usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk. (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemerintah.

(1) Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai sarana produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Bahan baru dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme penganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif; b. penggunaanya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat menganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen; c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan), enzimatis, dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan); d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (pheromones) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan; e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu. (3) Penggunaan bahan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Sarana produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian organik harus mendapatkan ijin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap unit usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh KAN. (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Semua Produk Organik yang beredar di INDONESIA baik produksi dalam negeri maupun pemasukan harus mencantumkan logo organik INDONESIA. (2) Produk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk yang telah memperoleh sertifikat organik. (3) Produk Organik yang mengalami proses pengemasan ulang tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Organik INDONESIA sebelum dilakukan sertifikasi ulang.

Pencantuman logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Produk Organik asal pemasukan ke dalam wilayah negara Republik INDONESIA wajib: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. melampirkan transaction certificate; b. melampirkan health certificate atau certificate of free sale. (2) Transaction certificate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSO yang melakukan sertifikasi pada unit usaha di negara asal.

(3) Health certificate atau certificate of free sale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal.

(1) LSO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperoleh pengakuan dari KAN.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: a. akreditasi KAN; b. perjanjian kerjasama antar Badan Akreditasi; atau c. perjanjian kerjasama regional maupun internasional.

(1) Pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah. (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan. (4) Pembinaan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan partisipasi dari pihak lain yang kompeten, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Instansi terkait lingkup pertanian.

(1) Pengawasan terhadap produk organik yang beredar, dilakukan oleh Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengawasan terhadap unit usaha yang telah disertifikasi dilakukan oleh LSO. (3) LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar di OKPO. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai LSO diatur dengan peraturan perundangan tersendiri.

Unit usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id