Peraturan Menteri Nomor 62-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

2. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah waktu, usaha, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

3. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerja termasuk waktu istirahat.

4. Waktu Luang adalah Jam Kerja yang diperkenankan untuk digunakan secara tidak produktif sebesar 30% dari Jam Kerja.

5. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang harus digunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas, yaitu Jam Kerja kantor dikurangi Waktu Luang.

6. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan oleh seorang pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

ABK dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip: a. akurat yaitu melalui proses analisis yang matang; b. holistik yaitu mencakup semua produk/kegiatan; c. wajar/realistis yaitu sesuai dengan kondisi nyata; d. singularitas yaitu perhitungan beban kerja hanya sekali dan tidak ada produk yang ganda; dan e. sistematis yaitu melalui tahapan yang jelas dan berurutan.

ABK bertujuan untuk memperoleh informasi tentang efisiensi kerja dan efektivitas kerja jabatan dan/atau unit organisasi.

Hasil dari ABK dapat dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan kapasitas organisasi, antara lain meliputi: a. bahan pendukung dalam rangka menjaga keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); b. penyusunan rencana kebutuhan SDM secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; c. program redistribusi SDM dari unit kerja yang kelebihan ke unit kerja yang kekurangan; d. penataan organisasi; dan e. penyusunan standar beban kerja jabatan/unit kerja.

Dalam proses ABK perlu diperhatikan tiga aspek, yaitu: a. Beban Kerja; b. SKR; dan c. Jam Kerja.

Aspek Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan yang ditetapkan melalui program unit kerja dan dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan.

(1) Aspek SKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan standar kemampuan yang diukur menggunakan a. satuan waktu; atau b. satuan hasil. (2) SKR yang diukur menggunakan satuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu norma waktu dengan rumusan sebagai berikut:

SKR yang diukur menggunakan satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu norma hasil dengan rumusan sebagai berikut: Norma Hasil=Hasil/(Orang x Waktu)

(3) Contoh perhitungan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) SKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I. (2) Penetapan SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data perhitungan beban kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir. (3) Dalam rangka penetapan SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari seluruh unsur unit kerja eselon II lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan dan unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi dan tata laksana Kementerian.

(1) Aspek jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Jam Kerja Efektif yang merupakan 70% dari jumlah Jam Kerja setelah dikurangi Waktu Luang 30%. (2) Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Jam Kerja Efektif per hari = 7,5 (tujuh koma lima) jam x 70% = 5,3 (lima koma tiga) jam; b. Jam Kerja Efektif per bulan = 20 (dua puluh) hari x 5,3 (lima koma tiga) jam = 106 (seratus enam) jam; dan c. Jam Kerja Efektif per tahun = 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari x 5,3 (lima koma tiga) jam = 1245,5 (seribu dua ratus empat puluh lima koma lima) jam = 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. (3) Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi alat pengukuran dari bobot kerja yang dihasilkan setiap unit kerja.

Pengukuran ABK menggunakan metode identifikasi beban kerja, melalui pendekatan: a. hasil kerja; b. objek kerja; c. peralatan kerja; atau d. tugas per tugas jabatan.

(1) Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan produk atau output jabatan. (2) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik maupun nonfisik tetapi dapat dikuantifikasi dan digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. (3) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan hasil kerja akan menghasilkan kebutuhan pegawai yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Objek kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan objek yang dilayani dalam pelaksanaan tugas jabatan. (2) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan objek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. (3) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan objek kerja akan menghasilkan kebutuhan pegawai yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas jabatan. (2) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jabatan yang pekerjaannya bergantung pada peralatan kerja yang digunakan. (3) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan peralatan kerja akan menghasilkan kebutuhan pegawai yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan tugas per tugas jabatan digunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. (2) Metode identifikasi beban kerja dengan pendekatan tugas per tugas jabatan akan menghasilkan kebutuhan pegawai yang dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

Contoh perhitungan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) ABK dilakukan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian, yang penyelenggaraannya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. (2) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian dilakukan secara teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja eselon II yang menangani organisasi dan tata laksana Kementerian.

ABK dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut: a. pengumpulan data beban kerja; b. pengolahan data beban kerja; c. analisis hasil pengolahan data beban kerja; dan d. penyusunan laporan ABK.

(1) Pengumpulan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan pengisian formulir yang diperoleh dari: a. pengisian secara langsung oleh responden; dan/atau b. wawancara dan observasi kepada responden yang dilakukan oleh pegawai dari unit kerja eselon II/UPT yang menangani organisasi dan tata laksana. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Formulir 1 yang merupakan Formulir Pengumpulan Data Beban Kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data beban kerja berdasarkan uraian tugas/kegiatan dari setiap jabatan; dan

b. Formulir 2 yang merupakan Formulir Inventarisasi Jumlah Pemangku Jabatan digunakan untuk mengetahui jumlah atau komposisi pemangku jabatan dalam suatu unit kerja.

Hasil pengumpulan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan sebagai bahan pengolahan data beban kerja yang dituangkan dalam formulir sebagai berikut: a. Formulir 3 yang merupakan Formulir Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan, digunakan untuk mengetahui jumlah beban kerja jabatan dan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam satu unit kerja; b. Formulir 4 yang merupakan Formulir Perhitungan Kebutuhan Pejabat/Pegawai Tingkat Efisiensi Jabatan (EJ.1), dan Tingkat Efektivitas Jabatan (EJ.2), yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efisiensi jabatan, dan tingkat efektivitas jabatan; dan c. Formulir 5 yang merupakan Formulir Perhitungan Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Unit, dan Prestasi Unit, yang digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai dan tingkat efisiensi unit.

Format Formulir 1 dan Formulir 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) serta Formulir 3, Formulir 4, dan Formulir 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 beserta petunjuk pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengolahan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat menghasilkan sebagai berikut: a. jumlah beban kerja; b. kebutuhan pegawai; dan

c. tingkat efisiensi dan efektivitas jabatan/unit kerja.

(1) Hasil pengolahan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dianalisis oleh unit kerja yang menangani organisasi dan tata laksana pada unit kerja eselon II/UPT. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: a. analisis normatif terhadap hasil pengolahan data beban kerja; dan b. analisis hasil presentasi masing-masing unit kerja eselon II/UPT atas hasil pengolahan data beban kerja unit kerja yang bersangkutan.

Analisis atas hasil pengolahan data beban kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disusun dalam bentuk laporan ABK.

(1) Laporan ABK lingkup unit kerja eselon I dikoordinasikan dan disusun oleh unit kerja eselon II yang menangani organisasi dan tata laksana lingkup unit kerja eselon I yang bersangkutan. (2) Laporan ABK Kementerian dikoordinasikan dan disusun oleh Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja eselon II yang menangani organisasi dan tata laksana Kementerian.

(1) Laporan ABK unit kerja eselon I ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon I. (2) Laporan ABK Kementerian ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

(1) Setiap unit kerja eselon I di Lingkungan Kementerian menyampaikan Laporan ABK masing-masing kepada Sekretaris Jenderal u.p. pimpinan unit eselon II yang menangani organisasi dan tata laksana Kementerian paling lambat pada minggu I bulan November setiap tahunnya. (2) Laporan ABK lingkup unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan laporan ABK Kementerian yang harus diselesaikan paling lambat pada minggu II bulan Desember setiap tahunnya.

Sistematika penyusunan laporan ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengacu pada Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Dalam pelaksanaan ABK untuk jabatan fungsional dapat menggunakan pedoman perhitungan beban kerja pada instansi pembinanya.

Sebelum ditetapkan SKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pelaksanaan ABK berdasarkan SKR pada masing- masing kegiatan.

Tiga tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan ABK harus menggunakan SKR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Laporan ABK suatu unit kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dapat digunakan sebagai bahan pendukung proses ABK sepanjang masih sesuai dengan beban kerja unit kerja yang bersangkutan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Penghitungan Beban Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA