Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran Vitamin A.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga

penilaian kesesuaian. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 7. Direktur Jenderal Pembina Industri, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian. 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan di Kementerian Perindustrian.

(1) LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019. (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan

perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (3) LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Dalam hal LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukannya dinyatakan berakhir.

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis. (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib.

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
4. sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
5. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
6. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut: a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut: a. laporan sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus

disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan: a. pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib; dan b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib. (2) Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(1) LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya. (2) Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya. (3) Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/5/2017 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 676), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA