Pasal 23

Penetapan dan penghentian tunjangan bahaya radiasi bagi anggota TNI/POLRI dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TNI/POLRI sebagai Pekerja Radiasi diatur dengan Peraturan Menteri/pimpinan lembaga bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2017

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA