Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza Sativa.
2. Importir Beras adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan impor Beras.
3. Pengemas Beras adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengemasan Beras milik sendiri, atau Beras hasil pengumpulan untuk diperdagangkan.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Label adalah setiap keterangan mengenai Beras yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi lainnya.
7. Kemasan Dagang yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Beras yang ditujukan untuk diperdagangkan kepada Konsumen.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Beras dalam Kemasan wajib mencantumkan Label dalam Bahasa INDONESIA sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Kewajiban pencantuman Label pada Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk jenis Beras: a. premium, yang merupakan jenis Beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 15% (lima belas persen); b. medium, yang merupakan jenis Beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95% (sembilan puluh lima persen), kadar air maksimal 14% (empat belas persen), dan butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen); dan c. khusus, yang terdiri atas Beras ketan, Beras merah, Beras hitam, dan Beras khusus dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pelaku Usaha yang merupakan: a. Pengemas Beras; atau b. Importir Beras. (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai: a. merek; b. jenis Beras, berupa Premium, Medium, atau Khusus, termasuk persentase butir patah dan derajat sosoh Beras; c. keterangan campuran dalam hal Beras dicampur dengan varietas Beras lain; d. berat/isi bersih atau netto dalam satuan kilogram atau gram; e. tanggal pengemasan; dan f. nama dan alamat Pengemas Beras atau Importir Beras.

(3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar. (4) Selain Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemasan yang menggunakan plastik wajib mencantumkan Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Bahasa INDONESIA yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti. (2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa INDONESIA, angka Arab, dan huruf Latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.

(1) Pencantuman Label dalam Kemasan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: a. tercetak, ditempelkan atau melekat, disertakan, atau merupakan bagian dari Kemasan; dan b. menggunakan media yang tidak mudah rusak dan/atau luntur. (2) Ukuran Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ukuran Kemasan Beras secara proporsional.

Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran Label kepada Menteri sebelum memperdagangkan Beras.

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara daring melalui portal web http://www.sipt.kemendag.go.id setelah mendapatan Hak Akses Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT).

(2) Untuk mendapatkan Hak Akses SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus: a. melakukan registrasi melalui portal web http://www.sipt.kemendag.go.id dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar; dan b. mengunggah dokumen registrasi SIPT, berupa:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 3) Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan, dalam bentuk Portable Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG), atau Portable Network Graphics (PNG) berwarna sesuai dengan asli. (3) Pemberian Hak Akses SIPT berupa username dan password dikirim melalui surat elektronik (email) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan Hak Akses SIPT tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan, Pelaku Usaha harus mengunggah surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau paspor penerima kuasa. (5) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Hak Akses SIPT mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui aplikasi permohonan di SIPT. (6) Dalam mengajukan permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha harus memasukan data, mengisi, dan mengunggah dokumen pendukung yang terdiri atas: a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. foto contoh Kemasan Beras yang telah mencantumkan Label; dan

c. formulir pernyataan mandiri yang menerangkan kebenaran atas keterangan atau penjelasan dalam Label. (7) Dalam hal SIPT tidak berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), pendaftaran Label Kemasan Beras dilaksanakan secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan alamat Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110.

(1) Dalam hal terdapat perubahan keterangan atau penjelasan dalam Label, Pelaku Usaha wajib melakukan pemberitahuan. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan. (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewajiban pencantuman Label dalam Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan terhadap Beras yang diperdagangkan dan dikemas secara langsung di hadapan Konsumen.

(1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam memenuhi kewajiban pencantuman Label dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. (2) Pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Label berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan

b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan perdagangan. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama- sama dengan melibatkan instansi teknis terkait di pusat dan/atau di daerah.

(1) Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7, atau Pasal 9 wajib melakukan penarikan Beras dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Beras dalam Kemasan yang tidak mencantumkan Label yang telah terdaftar. (2) Penarikan Beras dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha atas perintah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk dan atas nama Menteri. (3) Biaya penarikan Beras dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pelaku Usaha. (4) Pelaku Usaha yang tidak melakukan penarikan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh instansi penerbit.

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus telah menyesuaikan pencantuman Label berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam jangka waktu penyesuaian pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam media selain Label, sepanjang:

a. keterangan dapat dengan mudah terlihat oleh Konsumen; atau b. media yang digunakan tidak mudah rusak, hilang atau terhapus.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd ttd.

WIDODO EKATJAHJANA