Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2011 tentang STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar prasarana dan saranasarana dan prasarana kantor adalah ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.

2. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.

3. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri.

4. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhannya serta memenuhi persyaratan estetika.

5. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

6. Ruang galeri adalah ruang tempat memamerkan profil Kementerian Dalam Negeri.

7. Ruang pusat data adalah tempat mengumpulkan, menampung, mengolah, dan menyajikan data elektronik.

8. Ruang sandi dan telekomunikasi adalah ruang tempat untuk mengirim informasi atau berita melalui kawat dalam bahasa sandi.

9. Ruang audio visual adalah ruang tempat pertunjukan film dokumenter.

10. Ruang pusat closed circuit television yang selanjutnya disebut Ruang pusat cctv adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera closed circuit television.

11. Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Ruang LPSE adalah ruang tempat melakukan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

12. Ruang media center adalah ruang tempat menginformasikan suatu aktivitas dan kegiatan yang sedang berlangsung secara elektronik. www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Ruang teleconference ruang tempat melakukan pertemuan berbasis elektornik secara langsung. Rumah Jabatan adalah rumah dinas yang disediakan untuk pegawai yang memangku jabatan tertentu, yang hak penghuniannya terbatas selama pegawai yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. Rumah instansi adalah rumah dinas yang dihuni oleh pewagai instansi yang bersangkutan yang hak penghuniannya terbatas selama pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai pada instansi tersebut. Perumahan Pegawai adalah perumahan yang dikelola dan diperuntukkan serta ditempati oleh Pegawai Negeri.

14. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat optik, radio atau system elektromagnetik termasuk didalamnya Internet atau sistem elektromagneti lainnya.

15. Local area network selanjutnya disingkat LAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah tertentu/kecil.

16. Wide area network selanjutnya disingkat WAN adalah suatu jaringan komunikasi data dalam suatu wilayah yang besar.

17. Safety door adalah pintu pengaman.

Asas Penataan Ruangan Kantor sarana dan prasarana kantor terdiri dari: a. tertib; b. adil; c. transparan; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. efesiensi dan efektifitas; e. manfaat; f. keselamatan; g. kesejahteraan; h. kepatuhan; i. akuntabel;dan j. memperhatikan kemampuan keuangan negara. bertujuan untuk :Pasal 3 (1) Asas tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan. (2) Asas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara proporsional. (3) Asas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, penataan sarana prasarana kantor dilakukan dengan jelas dan terinci. (4) Asas efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan. (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, penataan sarana prasarana kantor harus sesuai dengan kegunaannya. (6) Asas keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai. (7) Asas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai. (8) Asas kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, penataan sarana prasarana kantor yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, penataan sarana prasarana kantor harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. (10) Memperhatikan kemampuan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, pengadaan sarana prasarana kantor dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penataan sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk: a. kepastian ketentuan penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor; b. keseragaman penggunaan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor; a.c. kelancaran proses pekerjaan; b.d. kemudahan komunikasi dan hubungan kerja baik antar pejabat/pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri; e. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;dan c.f. kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur sehingga memungkinkan meningkatkan kelancaran proses pekerjaan. Kelancaran hubungan intern antar Pejabat/Pegawai, diperlukan pintu penghubung yang memudahkan keluar masuk dengan teratur; Memudahkan komunikasi antar ruangan kantor dengan memperhatikan letak, penempatan alat perlengkapan kerja serta perabot-perabot yang diperuntukan bagi pegawai sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan; Kelancaran tugas pengawasan sehingga diperlukan ruangan pegawai dekat dengan ruanga pimpinan, pos-pos penjagaan serta pengamanan arsip dan dokumentasi; Efisiensi dan efektifitas pengadaan, prasarana sarana dan sarana prasarana kerja;dan Memudahkan pengamanan dan arsip dokumentasi.

Penataan RrRuang kantor yang distandarkan sebagaimana dimaksud pPasal 2 6 huruf a, mterdiri atas: a. ruang kerja; ruang kerja; b. ruang tamu; ruang tamu; c. ruang rapat; ruang staf; d. ruang rapat utama; e. ruang tunggu VIP; f. ruang staf/adc; g. ruang tunggu; h. lobi; ruang istir i. ruang pola; j. ruang pusat data;kamar mandi/ toilet;dan k. ruang bendahara; l. ruang sandi dan telkom; m. ruang arsip rahasia; n. ruang arsip aktif; o. ruang arsip inaktif; www.djpp.kemenkumham.go.id

p. ruang arsip statis; q. ruang perpustakaan; k.r. ruang baca perpustakaan; l.s. ruang audio visual; t. ruang pusat cctv; u. ruang poliklinik; v. ruang laboratorium; w. ruang penyajian data; m.x.ruang penyimpanan alat/gudang; y. ruang sentral telepon; z. ruang komputer; aa. ruang pos penjagaan keamanan; ab. ruang kantin VVIP; ac. ruang kantin karyawan; ad. ruang sumber tenaga diesel; ae. ruang LPSE; af. ruangmushola; ag. ruang dapur; ah. ruang media center; ai. ruang galeri; aj. ruang pers; ak. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi; al. ruang fasilitasi pengaduan masyarakat; am oilet; an. ruang/gedung parkir; dan ao. dan lain-lain.

Standardisasi sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperuntukan www.djpp.kemenkumham.go.id

bagi pejabat: Menteri; Eselon I; Eselon II; Eselon III; Eselon IV, dan Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum. (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri disediakan kendaraan dinas. (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.

(1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi: a. kendaraan dinas Menteri; b. kendaraan dinas pejabat Eselon I; c. kendaraan dinas pejabat Eselon II; d. kendaraan dinas pejabat Eselon III; e. kendaraan dinas pejabat Eselon IV;dan f. kendaraan dinas operasional. (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

a. Penataan sarana dan prasarana kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertujuan untuk membantu mewujudkan: b. Untuk tercapainya tujuan penataan ruangan kantor sebagaimana dimaksud Pasal 3,, setiap ruang kantor harus mempertimbangkan aspek sebagai berikut :keselamatan, kKeamanan, kesehatan dan kenyamanan jasmani dan rohani; c. cahaya dan vfentilasi yang sehat baik siang maupun malam; d. penataan yang bernilai estetika; Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. keleluasaan bergerak secara sehat dan teraturKemungkinan perkembangan bagi kantor untuk perubahan dan kebutuhan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi kantor;dan f. Penataan yang bernilai estetika.kemungkinan perkembangan bagi kantor untuk perubahan dan kebutuhan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi kantor.

Standardisasi sarana dan prasarana kantor terdiri atas: a. ruang kantor; b. perlengkapan kantor;dan c. kendaraan dinas.

1. Perlengkapan kantor yang di standarkan sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. perabot kantor ; b. Mesin-mesin Kantoralat bermesin; c. Alat-alat Tulispapan pengenal/informasi; d. peralatan ukur; e. alat audio vVisual; f. perangkat sandi; g. perangkat telekomunikasi h. perangkat pengolah data dan jaringan LAN/WAN, internet; i. peralatan kearsipan; dan j. alat perlengkapan medis. (2) Kebutuhan perlengkapan kantor untuk setiap satuan organisasi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan. (3) Standar perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Ruang kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan dalam Pasal 8 ayat (1), diperuntukkan bagi: a. Menteri; b. Pejabat eselon I; c. Pejabat eselon II; d. Pejabat eselon III; e. Pejabat eselon IV; dan a.f. Pejabat fungsional. (2) Standar ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini

Penerapan standar prasarana dan saranasarana dan prasarana kantor dikecualikan pada gedung- gedung aset Kementerian Dalam Negeri yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi bangsa INDONESIA

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruang Kantor Alat Perlengkapan Kantor Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Oktober 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id