Pasal 5

(1) Instansi Pemerintah maupun Swasta wajib membuat kebijakan operasional dan kebijakan daerah yang mendukung keberhasilan peningkatan produktivitas kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis terkait penyedian sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Kementerian yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak