Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL

(1) Museum Kebangkitan Nasional adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Museum Kebangkitan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Museum Kebangkitan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang sejarah kebangkitan nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Kebangkitan Nasional menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; b. pengumpulan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; d. perawatan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; e. pelaksanaan pengamanan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; f. pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; g. pelaksanaan layanan edukasi di bidang benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; h. pelaksanaan kemitraan di bidang sejarah kebangkitan nasional; i. fasilitasi pengkajian, pengumpulan, perawatan, pengamanan, penyajian, dan layanan edukasi di bidang benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Kebangkitan Nasional; dan k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Kebangkitan Nasional.

Museum Kebangkitan Nasional terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengkajian dan Perawatan; d. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum Kebangkitan Nasional. (2) Seksi Pengkajian dan Perawatan mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan dan pengawetan serta fasilitasi pengkajian dan perawatan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional. (3) Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi mempunyai tugas melakukan penyajian, pengamanan, publikasi, kemitraan, dokumentasi, dan layanan edukasi serta fasilitasi penyajian dan layanan edukasi di bidang benda bernilai sejarah kebangkitan nasional.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya. (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum Kebangkitan Nasional. (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Museum Kebangkitan Nasional merupakan jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Museum Kebangkitan Nasional berlokasi di Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Museum Kebangkitan Nasional berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga/instansi lain yang terkait atau perorangan.

Setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal Museum Kebangkitan Nasional; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. melaporkan kegiatan yang menjadi tangggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Museum Kebangkitan Nasional wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Museum Kebangkitan Nasional.

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Semua pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.32/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN