Peraturan Menteri Nomor 49-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

2014, 1619 3 2. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 3. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan di laut dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani hasil panen sarana produksi pembudidayaan ikan. 5. Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan. 6. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 7. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 8. Kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal INDONESIA. 9. Kapal pengangkut ikan berbendera asing adalah kapal yang berbendera selain bendera INDONESIA dan tidak dicatat dalam daftar kapal INDONESIA. 10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 11. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan ikan hasil pembudidayaan. 12. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi

2014, 1619 4 dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang perikanan. 13. Pelabuhan muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya. 14. Pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di INDONESIA yang ditetapkan sebagai tempat melaporkan muatan kapal atau untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya sebelum kapal pengangkut ikan keluar dari wilayah Negara Republik INDONESIA sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI. 15. Pelabuhan tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan kapal pengangkut ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI. 16. Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal, yang selanjutnya disingkat RPIPM adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan kegiatan pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal. 17. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 18. Pungutan pengusahaan perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP, RPIPM, atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah INDONESIA untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA. 19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. 22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

2014, 1619 5 23. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; d. usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan; e. usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; f. usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan g. usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: a. usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan b. usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.

Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

2014, 1619 6

Usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi kegiatan pembenihan dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi kegiatan pembesaran dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Usaha pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

(1) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. (2) Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera INDONESIA. (3) Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan di luar negeri.

(1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan. (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan b. izin kapal pengangkut ikan, yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

2014, 1619 7 a. SIUP Pembenihan; b. SIUP Pembesaran; dan c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran. (4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. SIKPI–I, untuk kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA; dan b. SIKPI–A, untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi: a. pembudidaya ikan-kecil; dan b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan peneliltian/eksplorasi perikanan. (2) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT. (3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI). (4) Pengecualian kewajiban memiliki SIKPI bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a: a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:

1. usaha pembudidayaan ikan di air tawar: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
2. usaha pembudidayaan ikan di air payau: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
3. usaha pembudidayaan ikan di air laut: a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

2014, 1619 8

(1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. (2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. (3) SIKPI dan TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (4) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(1) Menteri mendelegasikan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan: a. SIUP, untuk:

1. usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing;
2. lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan berada pada wilayah laut di atas 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
3. lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan berada di wilayah lintas provinsi; dan/atau 4) pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif; dan b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 gross tonnage (GT). (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan: a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran di:

2014, 1619 9 1) wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan kabupaten/kota; atau 2) wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing. (4) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan: a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah laut paling jauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan; b. SIKPI, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing; dan c. TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil. (5) Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. (6) Penerbitan TPUPI dan TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas. (7) Gubernur menyampaikan laporan SIUP dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. (8) Bupati/wali kota menyampaikan laporan SIUP, SIKPI, TPUPI, dan TPKPI yang diterbitkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b atau yang menjadi

2014, 1619 10 kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan: a. rencana usaha, yang meliputi:

1. rencana kegiatan usaha;
2. rencana tahapan kegiatan;
3. rencana teknologi yang digunakan;
4. sarana usaha yang dimiliki;
5. rencana pengadaan sarana usaha;
6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya; f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat; g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

2014, 1619 11 (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan. (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi: a. lokasi; dan b. sarana usaha yang dimiliki. (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai. (5) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari

2014, 1619 12 kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan: a. fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya; b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi surat ukur internasional, untuk kapal berbendera asing; d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal berbendera asing; e. fotokopi surat penunjukan keagenan, untuk kapal berbendera asing; f. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement); g. surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan milik sendiri; h. data kapal, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan i. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:

1. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing);

2014, 1619 13 2) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; dan 3) kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu: a. untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana pelabuhan muat dan rencana pelabuhan tujuan; b. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

1. daftar rencana pelabuhan muat, rencana pelabuhan check point, dan rencana pelabuhan tujuan; dan 2) fotokopi paspor dan buku pelaut (seamen book) dan foto nakhoda ukuran 4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK). (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administrasi. (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. pembekuan SIKPI; dan b. pencabutan SIKPI. (5) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan selama 1 (satu) bulan. (6) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada: a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan

2014, 1619 14 b. grosse akta asli atau akta hipotik. (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas: a. Lampiran III : SIKPI I untuk kapal pengangkut ikan berbendera INDONESIA; dan b. Lampiran IV : SIKPI A untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing.

(1) Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir.

2014, 1619 15 (2) Pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir untuk setiap kapal pengangkut ikan. (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang telah melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir dilarang memuat ikan. (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir dan/atau memuat ikan setelah melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir dikenakan sanksi administrasi. (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. pembekuan SIKPI; dan b. pencabutan SIKPI. (6) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikenakan selama 1 (satu) bulan. (7) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota disertai dengan persyaratan: a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPUPI tanpa dikenai biaya. (3) Bentuk dan format TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPKPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota disertai dengan persyaratan:

2014, 1619 16 a. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kapal yang digunakan hanya 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT, yang dibuktikan dengan surat tukang atau surat galangan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan secara lengkap menerbitkan TPKPI tanpa dikenai biaya. (3) Bentuk dan format TPKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik INDONESIA dengan menggunakan modal asing wajib memiliki RPIPM.

(1) Setiap orang untuk memiliki RPIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan persyaratan: a. rencana usaha, yang meliputi:

1. rencana kegiatan usaha;
2. rencana tahapan kegiatan;
3. rencana teknologi yang digunakan;
4. sarana usaha yang dimiliki;
5. rencana pengadaan sarana usaha;
6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7) rencana pembiayaan. b. fotokopi KTP penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya; c. fotokopi NPWP korporasi, dengan menunjukkan aslinya; d. surat keterangan domisili usaha; e. fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya; f. fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;

2014, 1619 17 g. fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan; dan i. surat pernyataan bermaterai cukup dari penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan. (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan, yang meliputi: a. lokasi; dan b. sarana usaha yang dimiliki. (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai. (5) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan RPIPM dinyatakan batal demi hukum.

2014, 1619 18 (9) Direktur Jenderal menerbitkan RPIPM paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan RPIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan RPIPM menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Bentuk dan format RPIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat permohonan SIUP, perubahan SIUP karena perubahan lokasi dan/atau penambahan luas lahan, permohonan RPIPM, atau registrasi ulang. (2) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (3) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

(1) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/docking dari luar negeri. (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. (3) Biaya pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (4) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2014, 1619 19

(1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi: a. perubahan penanggung jawab korporasi; b. perubahan domisili usaha; c. perubahan komoditas usaha; d. penambahan komoditas usaha; e. perubahan lokasi; dan/atau f. penambahan luas lahan. (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan, kecuali perubahan penanggung jawab korporasi. (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggung jawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.

Setiap orang untuk melakukan perubahan SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan: a. fotokopi SIUP yang akan diubah; b. jenis perubahan SIUP yang diminta; c. pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan, untuk perubahan penanggung jawab korporasi; dan d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

2014, 1619 20 (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan dilakukan pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja oleh petugas pemeriksa lapangan. (3) Apabila hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai. (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai, petugas pemeriksa lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai. (5) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP, untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi, dan/atau penambahan luas lahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak: a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan komoditas usaha atau penambahan komoditas usaha; atau b. diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk perubahan lokasi atau penambahan luas lahan. (6) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (7) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum. (8) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak: a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan:

1. penanggung jawab korporasi; dan/atau 2) domisili usaha. b. tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima, untuk perubahan komoditas usaha, penambahan komoditas usaha, perubahan lokasi dan/atau penambahan luas lahan. (9) Apabila permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal paling lama 3

2014, 1619 21 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik Direktorat Jenderal. (10) SIUP perubahan diberikan jika SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Direktur Jenderal.

(1) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan. (2) Registrasi ulang SIUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan: a. SIUP yang akan diregistrasi ulang; b. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik/penanggung jawab korporasi yang menyatakan:

1. usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP; dan 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Dalam hal permohonan registrasi ulang SIUP disetujui, Direktur Jenderal membubuhkan tanda registrasi ulang. (3) Apabila permohonan registrasi ulang SIUP ditolak, Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan SIUP dicabut.

(1) Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peringatan tertulis;

2014, 1619 22 b. pembekuan SIUP; dan c. pencabutan SIUP. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing- masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis ketiga tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP. (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak melaksanakan registrasi ulang SIUP.

(1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan: a. SIUP asli, dalam hal hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIUP hilang; dan b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut. (5) Penggantian SIUP tidak dikenakan PPP.

(1) Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.

2014, 1619 23 (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. SIUPAL; b. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan/atau c. pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau pelabuhan pengeluaran/check point.

Setiap orang untuk melakukan perubahan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, disertai dengan persyaratan: a. fotokopi SIUPAL; b. fotokopi SIKPI yang diubah; c. jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 2 (dua) hari kerja, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, untuk perubahan berupa spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada: a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan b. grosse akta asli atau akta hipotik. (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan dan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.

2014, 1619 24 (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksid pada ayat (4). (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui, untuk perubahan pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau pelabuhan check point dan tidak dikenakan pungutan. (12) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah. (13) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan: a. fotokopi SIUPAL; b. fotokopi SIKPI yang diperpanjang; c. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;

2014, 1619 25 d. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter SPKP yang masih berlaku; e. perjanjian kerja sama agen dengan pembudidaya ikan, untuk kapal berbendera asing; f. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan g. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan:

1. kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi dan/atau spesifikasi teknis; dan 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL, paling lama 3 (tiga) hari kerja, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, jika terdapat perubahan spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan. (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada: a. spesifikasi teknis kapal pengangkut ikan; dan b. grosse akta asli atau akta hipotik. (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kapal dan grosse akta asli atau akta hipotik, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai. (5) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai. (6) Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan yang tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik kapal atau sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk yang perlu dilakukan pemeriksaan fisik kapal.

2014, 1619 26 (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan. (8) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum. (9) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima. (10) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal. (11) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya. (12) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.

(1) Penggantian SIKPI dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang. (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai persyaratan: a. SIKPI asli, dalam hal SIKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian, dalam hal SIKPI hilang; b. surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI Pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap. (4) Jika dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, SIKPI yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIKPI pengganti dicabut. (5) Penggantian SIKPI tidak dikenakan PPP.

2014, 1619 27

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan, perpanjangan, dan penggantian SIUP dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(1) Perubahan TPUPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUPI diterbitkan. (2) Perubahan TPUPI dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya. (3) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPUPI mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan: a. foto kopi TPUPI; dan b. jenis perubahan yang diminta. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perubahan. (5) TPUPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPI yang diubah.

(1) Perpanjangan TPUPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir. (2) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan disertai persyaratan: a. fotokopi TPUPI yang diperpanjang; dan

2014, 1619 28 b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan. (4) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

(1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang. (2) Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan disertai persyaratan: a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang; dan b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

(1) Perubahan TPKPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPKPI diterbitkan. (2) Perubahan TPKPI dilakukan apabila terdapat perubahan: a. kepemilikan kapal pengangkut ikan; dan/atau b. mesin kapal. (3) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPKPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan: a. foto kopi TPKPI; dan

2014, 1619 29 b. jenis perubahan yang diminta. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPI perubahan. (5) TPKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPKPI yang diubah.

(1) Perpanjangan TPKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPKPI berakhir. (2) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPKPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan disertai persyaratan: a. fotokopi TPKPI yang diperpanjang; dan b. surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan kapal pengangkut ikan dan/atau mesin kapal. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala dinas kabupaten/kota paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPKPI perpanjangan. (4) TPKPI perpanjangan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPKPI sebelumnya.

(1) Penggantian TPKPI dapat dilakukan apabila TPKPI asli rusak atau hilang. (2) Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPKPI harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan disertai persyaratan: a. TPKPI asli dalam hal TPKPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPKPI hilang; dan b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (3) Kepala dinas kabupaten/kota menerbitkan TPKPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

2014, 1619 30

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat: a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran; dan b. jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, untuk usaha pengangkutan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. peringatan tertulis; b. pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; dan c. pencabutan SIUP dan/atau SIKPI. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing- masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan. (5) Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau SIKPI telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

(1) Pembinaan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubermur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

2014, 1619 31 (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

(1) Pengawasan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Fotokopi SIUP wajib ada di lokasi budidaya. (2) Dokumen yang wajib ada di atas kapal pengangkut ikan terdiri atas: a. SIKPI asli; b. Surat Laik Operasi (SLO) asli; dan c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan tidak memiliki dokumen.

(1) Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang. (2) Setiap orang yang telah memiliki SIKPI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. (3) RPIPM yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai izin usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

2014, 1619 32 (4) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIUP, RPIPM, atau SIKPI, yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

2014, 1619 39 Logo Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ………………. TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Nama :
2. Bidang Usaha *) : a. Di Air Tawar  Usaha Pembenihan  Usaha Pembesaran b. Di Air Payau  Usaha Pembenihan  Usaha Pembesaran c. Di Laut  Usaha Pembenihan  Usaha Pembesaran
3. Alamat pemilik :
4. Telepon :
5. Lokasi Kegiatan : a. Desa : b. Kecamatan : c. Kabupaten/Kota : d. Provinsi :
6. Tanda bukti pemilikan : Sertifikat/girik/letter C **) No.: ……..………… Dicatatkan di ………………. pada tanggal ………………. Kepala dinas kabupaten/kota ………………………. (……………………………...) *) Lingkari bidang usaha yang sesuai **) Coret yang tidak perlu LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 49/PERMEN-KP/2014 TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

2014, 1619 40 LAMPIRAN TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN Lokasi Usaha No. Jenis Kegiatan Jenis Ikan Lokasi Kegiatan Tanda Bukti kepemilikan Luas (Ha)/Unit*) Desa Kecamatan

2. Air Tawar Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Air Payau Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Di Laut Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran *) Coret yang tidak perlu MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C.SUTARDJO