Peraturan Menteri Nomor 45-pmk-08-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI KREDITOR SWASTA ASING

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

3. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.

4. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.

5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

9. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas.

10. Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemda, dan BUMN.

11. Benchmark adalah parameter untuk menentukan kelayakan syarat dan ketentuan (terms and conditions) suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan pembiayaan yang efektif (effective cost).

12. Request for Interest yang selanjutnya disingkat RfI adalah pemberitahuan awal dari pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

13. Shortlist Awal adalah daftar calon KSA yang ditetapkan sebagai penerima RfI.

14. Shortlist Tambahan adalah daftar tambahan calon KSA yang disusun setelah pada penyampaian RfI pertama tidak menghasilkan 3 (tiga) Letter of Interest.

15. Letter of Interest yang selanjutnya disingkat LoI adalah surat jawaban calon KSA atas RfI yang memuat pernyataan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

16. Request for Proposal yang selanjutnya disingkat RfP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau www.djpp.kemenkumham.go.id

paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya. 17. Letter of Commitment yang selanjutnya disingkat LoC adalah dokumen berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan. 18. Loan/Financing Proposal yang selanjutnya disingkat L/FP adalah surat jawaban calon KSA atas RfP yang memuat terms and conditions yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari KSA, mulai dari persiapan seleksi sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

(1) Seleksi calon KSA dilakukan oleh panitia seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; b. dipilih dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
3. memahami isi dokumen persyaratan seleksi;
4. tidak memiliki konflik kepentingan; dan 5) menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme; c. berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang. (3) Masa kerja panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam rangka membantu panitia seleksi untuk melakukan seleksi calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal: a. membentuk sekretariat panitia seleksi; dan b. dapat menunjuk narasumber, tenaga ahli, dan/atau jasa konsultan.

(1) Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas. (2) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian RfI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada pemerintah; b. telah menyampaikan LoI setelah mendapat pemberitahuan dari:

1. K/L, Pemda, BUMN;
2. calon penyedia barang/jasa; dan/atau c. merupakan calon KSA potensial berdasarkan hasil identifikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

(1) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan apabila terdapat calon KSA yang: a) menyampaikan LoI; dan/atau b) potensial berdasarkan identifikasi DJPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemda, atau BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal. (2) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi, paling kurang memuat: a. nama calon penyedia barang/jasa; b. nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman; c. deskripsi barang/jasa; d. mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan e. jadwal penandatanganan kontrak. (3) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menginformasikan seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan. (4) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemda, atau BUMN. (5) Dalam hal kontrak pengadaan telah diterima sebelum SKPBJ disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, kontrak pengadaan dapat ditindaklanjuti dengan proses seleksi calon KSA, sepanjang telah dilengkapi dengan ringkasan kontrak yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Direktur Jenderal dapat MENETAPKAN pinjaman paket, yaitu satu pinjaman dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemda, atau BUMN, dengan memperhatikan: a. volume pembiayaan; b. jenis barang/kegiatan; c. asal barang/country of origin; dan/atau d. jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) DJPU c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang melakukan penyusunan metode penghitungan Benchmark. (2) Metode penghitungan Benchmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(1) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan Shortlist Awal calon KSA; b. penyusunan RfI; c. penyampaian RfI kepada calon KSA yang masuk dalam Shortlist Awal calon KSA; d. penerimaan LoI dari calon KSA; dan e. penghitungan Benchmark. (2) Hasil penyusunan Shortlist Awal dan penghitungan Benchmark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan penyusunan Shortlist Awal untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) calon KSA yang akan menerima RfI, dengan memperhatikan restriksi dari calon KSA yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. jenis barang; b. asal barang; dan/atau c. jumlah outstanding pinjaman calon KSA, khususnya terhadap counterparty limit dan outstanding. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Calon KSA yang telah menyampaikan LoI dapat dimasukkan ke dalam Shortlist Awal dan/atau Shortlist Tambahan sepanjang Shortlist Awal dan/atau Shortlist Tambahan belum ditetapkan. (2) Dalam hal calon KSA menyampaikan LoI setelah Shortlist Awal ditetapkan, calon KSA dapat dimasukkan dalam penyusunan Shortlist Tambahan. (3) Dalam hal calon KSA menyampaikan LoI setelah Shortlist Awal dan Shortlist Tambahan ditetapkan, calon KSA dapat dimasukkan dalam daftar calon KSA untuk pencarian sumber pembiayaan alternatif, apabila seleksi dinyatakan gagal.

(1) DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RfI kepada calon KSA yang masuk ke dalam Shortlist Awal. (2) Calon KSA yang tertarik harus menyampaikan LoI kepada DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian RfI. (3) Apabila sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan seluruh calon KSA yang menerima RfI telah menyampaikan jawaban baik berupa LoI maupun pernyataan penolakan, maka proses seleksi dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya. (4) Dalam hal jumlah calon KSA yang menyampaikan LoI kurang dari 3 (tiga), DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RfI tambahan kepada calon KSA lainnya setelah melakukan penyusunan Shortlist Tambahan untuk mendapatkan calon KSA tambahan. (5) Calon KSA tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertarik, harus menyampaikan LoI kepada DJPU c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian RfI kedua. (6) Calon KSA tambahan yang akan menerima RfI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit sejumlah kekurangan dari jumlah minimal 3 (tiga) calon KSA yang menyampaikan LoI. (7) Proses seleksi calon KSA dapat dilanjutkan apabila sampai dengan penyampaian RfI kedua, terdapat paling sedikit 1 (satu) calon KSA yang menyampaikan LoI. (8) Proses seleksi calon KSA dinyatakan gagal apabila setelah penyampaian RfI pertama dan kedua, tidak terdapat calon KSA yang menyampaikan LoI. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal calon KSA memperoleh jaminan dari LPKE, calon KSA dapat menyampaikan ketertarikannya dengan menawarkan pembiayaan yang dijamin oleh LPKE.

Panitia seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut: a. penyusunan dokumen seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi; b. penyampaian RfP kepada calon KSA yang telah memberikan LoI; c. penerimaan L/FP dari calon KSA; d. evaluasi L/FP dari calon KSA; dan e. penyusunan peringkat calon KSA atas tawaran yang tidak melebihi Benchmark.

(1) Panitia seleksi menyampaikan RfP kepada calon KSA yang termasuk dalam Shortlist Awal dan Shortlist Tambahan. (2) RfP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan Terms of Reference yang berisi informasi mengenai kriteria L/FP yang ditetapkan oleh panitia seleksi. (3) L/FP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan calon KSA kepada panitia seleksi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penyampaian RfP. (4) Dalam hal L/FP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pernyataan penolakan dari seluruh calon KSA telah diterima oleh panitia seleksi sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, maka panitia seleksi dapat segera melanjutkan proses seleksi ke tahap berikutnya.

Tawaran pembiayaan yang dapat diikutsertakan dalam seleksi dapat berbentuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Single Loan, yang diberikan oleh KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; b. Club Deal, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang terpisah bagi masing-masing KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; dan/atau c. Syndicated Loan, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dikoordinasikan oleh salah satu atau lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam satu perjanjian pinjaman untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

(1) Panitia seleksi melakukan: a. evaluasi administrasi; dan b. evaluasi finansial terhadap L/FP yang diterima dari calon KSA. (2) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen L/FP. (3) Evaluasi finansial sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi perhitungan biaya pinjaman berdasarkan tawaran calon KSA dalam L/FP. (4) Calon KSA yang tidak lolos evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi finansial dan dinyatakan gugur. (5) Calon KSA dengan penawaran biaya pinjaman melebihi Benchmark berdasarkan hasil evaluasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan gugur.

(1) Panitia seleksi menyusun peringkat calon KSA berdasarkan hasil evaluasi finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dengan mempertimbangkan tawaran dengan biaya terendah. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon KSA yang menyampaikan penawaran terendah dengan biaya pinjaman sama sampai dengan 2 (dua) angka dibelakang koma, panitia seleksi menyusun peringkat calon KSA berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam RfP. (3) Dalam hal seluruh tawaran yang disampaikan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi menyampaikan www.djpp.kemenkumham.go.id

kembali RfP kepada calon KSA sebelumnya, dengan memberitahukan batasan/range biaya pinjaman. (4) Apabila setelah penyampaian RfP berikutnya seluruh tawaran yang disampaikan calon KSA tetap melebihi Benchmark, seleksi dinyatakan gagal.

Panitia seleksi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan MENETAPKAN pemenang seleksi calon KSA berdasarkan laporan hasil evaluasi panitia seleksi. (2) Panitia seleksi memberitahukan pemenang hasil seleksi kepada para peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat penetapan pemenang dari Direktur Jenderal.

(1) Dalam hal pemenang seleksi calon KSA mengundurkan diri, maka peringkat kedua hasil seleksi calon KSA dinyatakan sebagai pemenang seleksi. (2) Penentuan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku apabila peringkat kedua, ketiga, dan seterusnya yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi mengundurkan diri. (3) Apabila peringkat terakhir dari seluruh calon KSA yang memberikan tawaran tidak melebihi Benchmark mengundurkan diri, maka seleksi dinyatakan gagal.

(1) Pemenang seleksi calon KSA menyampaikan pernyataan kesediaan memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu dalam LoC. (2) LoC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh direktur utama atau pejabat yang berwenang mewakili pemenang seleksi calon KSA. (3) LoC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pemenang seleksi kepada Direktur Jenderal, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah KSA menerima surat penetapan pemenang seleksi calon KSA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal calon KSA pemenang seleksi telah menyampaikan LoC namun tidak dapat melanjutkan komitmen pembiayaannya, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon KSA peringkat berikutnya sebagai pengganti. (5) Apabila tidak terdapat calon KSA pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka seleksi dinyatakan gagal.

(1) Direktur Pinjaman dan Hibah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal apabila seleksi gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8), dan Pasal 25 ayat (5). (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal apabila terjadi seleksi gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (3) (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan MENETAPKAN kegagalan seleksi berdasarkan laporan Direktur Pinjaman dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau berdasarkan laporan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Setelah Direktur Jenderal menyatakan kegagalan dalam hal seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi menyampaikan surat penetapan kegagalan seleksi kepada peserta seleksi.

(1) Dalam hal seleksi dinyatakan gagal, maka calon KSA akan ditentukan melalui sumber pembiayaan alternatif. (2) Ketentuan mengenai pencarian sumber pembiayaan alternatif diatur dengan Peraturan Menteri.

Calon KSA pemenang seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau tidak dapat melanjutkan komitmen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), tidak diikutsertakan dalam seleksi calon KSA untuk 1 (satu) tahun berikutnya atau 5 (lima) periode seleksi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktur Jenderal dapat menerbitkan surat perintah kepada panitia seleksi untuk melakukan penundaan atau penghentian sementara proses seleksi, apabila terdapat informasi dari K/L, Pemda atau BUMN tentang adanya permasalahan pada kontrak pengadaan barang/jasa. (2) Proses seleksi calon KSA yang mengalami penundaan atau penghentian sementara, dapat dilanjutkan kembali atau dihentikan sepenuhnya melalui pencabutan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat pemberitahuan lebih lanjut dari K/L, Pemda atau BUMN.

(1) Tindak lanjut terhadap LoC dari KSA terpilih dilakukan oleh unit struktural pada DJPU dengan melakukan perundingan dan penandatanganan perjanjian pinjaman dengan KSA terpilih. (2) Proses perundingan dan penandatanganan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan seleksi calon KSA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPU.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. semua dokumen yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing dinyatakan tetap berlaku; b. proses seleksi yang telah dimulai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengadaan www.djpp.kemenkumham.go.id

Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id