Pasal 8

Susunan Organisasi Satpol PP Provinsi terdiri atas: a. Kepala Satpol PP; b. Wakil Kepala Satpol PP; c. Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Program;
3. Subbagian Perlengkapan; dan 4) Subbagian Keuangan. d. Bidang Operasi dan Penegakan Hukum, terdiri atas:
4. Seksi Pemantauan;
5. Seksi Operasi; dan 3) Seksi Penegakan Hukum. e. Bidang Ketertiban Masyarakat, terdiri atas:
6. Seksi Penyuluhan;
7. Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital; dan 3) Seksi Pengaduan dan Sengketa. f. Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota, terdiri atas:
8. Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial;
9. Seksi Ketertiban Fasilitas Umum; dan 3) Seksi Ketertiban Pemukiman. www.djpp.kemenkumham.go.id

g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, terdiri atas:

1. Seksi Pengawasan Tempat Usaha;
2. Seksi Pengendalian dan Inventarisasi Tempat Usaha; dan 3) Seksi Perizinan Tempat Usaha. h. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
3. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
4. Seksi Kesiagaan; dan 3) Seksi Pengerahan dan Pengendalian. i. UPF; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.