Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(1) Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum; d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; g. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; h. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah; i. Inspektorat Jenderal; j. Badan Penelitian dan Pengembangan; k. Badan Pendidikan dan Pelatihan; l. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga; m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; n. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; o. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan p. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(1) Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri. (2) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sekretariat Jenderal, terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Organisasi; d. Biro Hukum; dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dekonsentrasi dan tugas pembantuan; c. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian; dan e. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Perencanaan, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Program; b. Bagian Perencanaan Anggaran; c. Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan kementerian; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan kementerian; dan d. penyiapan dan penyerasian program antarkomponen di lingkungan kementerian.

Bagian Perencanaan Program, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program I; b. Subbagian Penyusunan Program II; dan c. Subbagian Penyusunan Program III.

(1) Subbagian Penyusunan Program I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Subbagian Penyusunan Program II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Subbagian Penyusunan Program III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran kementerian dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan kementerian; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian; dan c. penyiapan dan penyerasian rencana anggaran antarkomponen di lingkungan kementerian.

Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran I; b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas

pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Subbagian Penyusunan Anggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan serta dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian.

Bagian Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; dan c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas: a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi I; b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi II; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi III.

(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran sekretariat jenderal.

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran sekretariat jenderal; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sekretariat jenderal; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sekretariat jenderal; d. penyiapan dan penyerasian program dan anggaran antarunit kerja sekretariat jenderal; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal, terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program dan anggaran sekretariat jenderal. (2) Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sekretariat jenderal. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan karir, mutasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan dan rekruitmen pegawai; b. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian; c. penyusunan rencana pola karir dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. pelaksanaan mutasi pegawai; e. pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Kepegawaian, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kepegawaian; b. Bagian Pengembangan Karier; c. Bagian Mutasi; dan d. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan.

Bagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Bagian Perencanaan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai; b. penyelesaian usulan serta keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil; c. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan d. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha Biro.

Bagian Perencanaan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Formasi dan Perencanaan; b. Subbagian Data Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Formasi dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai serta penyelesaian usulan dan keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. (2) Subbagian Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pola karir, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan ujian dinas dan jabatan pegawai serta jabatan struktural dan fungsional.

Bagian Pengembangan Karier dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat; d. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural; dan e. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional.

Bagian Pengembangan Karier, terdiri atas: a. Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai; b. Subbagian Jabatan Struktural; dan c. Subbagian Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan, penyiapan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat. (2) Subbagian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural. (3) Subbagian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional.

Bagian Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat, pemindahan, mutasi kader, dan mutasi lainnya serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan usulan kenaikan pangkat dan mutasi pegawai; b. pelaksanaan mutasi kader dan mutasi lain-lain; dan c. penyiapan usulan pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Bagian Mutasi, terdiri atas: a. Subbagian Kenaikan Pangkat; b. Subbagian Administrasi Kaderisasi; dan c. Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.

(1) Subbagian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat pegawai. (2) Subbagian Administrasi Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kepegawaian bagi calon pegawai, pegawai tugas belajar pada Lembaga Pendidikan Kedinasan Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi lainnya serta penyelesaian mutasi kader lainnya. (3) Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pemindahan pegawai, mutasi pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin, penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai, serta penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai; b. penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; dan c. penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri atas: a. Subbagian Disiplin; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian; dan c. Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan.

(1) Subbagian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum serta penyiapan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (3) Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan evaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan kementerian dan pemerintah daerah; d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah; e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Organisasi, terdiri atas: a. Bagian Kelembagaan; b. Bagian Analisa Jabatan; c. Bagian Tatalaksana; dan d. Bagian Kinerja.

Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; dan c. pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kelembagaan, terdiri atas: a. Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi; b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan c. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

(1) Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah provinsi.

(2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (3) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan analisa jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Analisa Jabatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Analisa Jabatan, terdiri atas: a. Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi; b. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan c. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

(1) Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan provinsi.

(2) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan Kabupaten dan Kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (3) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan Kabupaten dan Kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Tatalaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standardisasi kementerian dan pemerintah daerah; b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem, metode, prosedur dan hubungan kerja kementerian dan pemerintah daerah; c. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana kementerian dan pemerintah daerah; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Tatalaksana, terdiri atas: a. Subbagian Standardisasi; b. Subbagian Sistem dan Prosedur; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan standardisasi, sistem dan metode.

(2) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan sistem dan prosedur serta hubungan kerja. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan laporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kinerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Bagian Kinerja, terdiri atas: a. Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi; b. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan c. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II.

(1) Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan provinsi. (2) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

(3) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian hukum dan kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum serta dokumentasi dan publikasi hukum.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok kementerian; b. perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah; c. perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah; d. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kementerian; e. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Hukum, terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum; c. Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum; dan d. Bagian Dokumentasi Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum di bidang tugas pokok kementerian, perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang- undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri; b. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat; dan c. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

(3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang- undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah.

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya; dan b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum, terdiri atas: a. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I; b. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II; dan c. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III.

(1) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sumatera dan Kalimantan. (2) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Jawa dan Bali.

(3) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, serta memberikan perlindungan hukum.

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum; b. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan; dan c. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum.

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum, terdiri atas: a. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I; b. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II; dan c. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III.

(1) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian

masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan. (2) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Jawa dan Bali. (3) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan dan autentifikasi produk hukum Kementerian Dalam Negeri; b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi dan dokumentasi hukum; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Dokumentasi Hukum, terdiri atas: a. Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi; b. Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan dan autentifikasi produk hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi, penggandaan, pendistribusian produk hukum dan kartotik serta penyimpanan dokumen produk hukum. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c ,mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro. Bagian Ketujuh Biro Umum

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, protokol dan keamanan dalam.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli; b. pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan dalam; c. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan kementerian; dan d. pembinaan dan pengelolaan keamanan dalam.

Biro Umum, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan; b. Bagian Rumah Tangga; c. Bagian Protokol; dan d. Bagian Keamanan Dalam.

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli serta pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri; dan c. pelaksanaan urusan persuratan dan ekspedisi; dan d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal; b. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan c. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretaris Jenderal. (2) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri. (3) Subbagian Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ekspedisi, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengelolaan arsip Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, perjalanan dinas, kesehatan pegawai, perencanaan dan pengadaan inventaris pada biro umum serta perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri serta rumah dinas pimpinan.

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan dalam dan kesehatan pegawai; b. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan inventaris; c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dilingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri; dan d. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik rumah dinas pimpinan.

Bagian Rumah Tangga, terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Perlengkapan; dan c. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.

(1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga kantor, rumah jabatan, penyiapan sarana rapat-rapat, persiapan sarana upacara, penyelenggaraan kesehatan pegawai, dan urusan perjalanan dinas. (2) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengadaan perlengkapan di lingkungan biro umum serta perlengkapan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas. (3) Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas.

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan acara keprotokolan pimpinan kementerian; b. penyusunan acara keprotokolan tamu pimpinan kementerian; dan c. pengoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan Instansi terkait.

Bagian Protokol, terdiri atas: a. Subbagian Acara; b. Subbagian Tamu Pimpinan; dan c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

(1) Subbagian Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan acara pimpinan kementerian dan penyiapan bahan pembinaan teknis keprotokolan. (2) Subbagian Tamu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengaturan acara keprotokolan penerimaan tamu dan kunjungan pimpinan kementerian. (3) Subbagian Hubungan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

Bagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keamanan Dalam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengamanan kantor pusat dan komplek perumahan; b. pelaksanaan pengamanan personil; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Bagian Keamanan Dalam, terdiri atas: a. Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan; b. Subbagian Pengamanan Personil; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana kantor pusat serta pengamanan komplek perumahan. (2) Subbagian Pengamanan Personil sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengamanan pegawai dan tamu di lingkungan kerja kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

(1) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik. (2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; c. Direktorat Kewaspadaan Nasional; d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; e. Direktorat Politik Dalam Negeri; dan f. Direktorat Ketahanan Ekonomi.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.

(2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas: a. Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara; b. Subdirektorat Wawasan Kebangsaan; c. Subdirektorat Bela Negara; d. Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan; e. Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi negara.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara, terdiri atas: a. Seksi Penguatan Ideologi Negara; dan b. Seksi Implementasi Ideologi Negara.

(1) Seksi Penguatan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara. (2) Seksi Implementasi Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan dan sosialisasi ideologi negara.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan, terdiri atas: a. Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan b. Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan.

(1) Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan. (2) Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara.

Subdirektorat Bela Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan bela negara b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi bela negara; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela negara.

Subdirektorat Bela Negara, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Bela Negara; dan b. Seksi Pemberdayaan Bela Negara.

(1) Seksi Pendidikan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan bela negara. (2) Seksi Pemberdayaan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela Negara.

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, terdiri atas: a. Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan; dan b. Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.

(1) Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan. (2) Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasaI 146, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan, terdiri atas: a. Seksi Pembauran; dan b. Seksi Kewarganegaraan.

(1) Seksi Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran. (2) Seksi Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional.

Direktorat Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; . d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kewaspadaan Nasional, terdiri atas: a. Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan; b. Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara; c. Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan; d. Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial; e. Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama Intelijen Keamanan.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan, terdiri atas: a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan b. Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan.

(1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini. (2) Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama intelkam.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja perbatasan.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi WiIayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing; dan b. Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing.

(1) Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing. (2) Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan; c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya; d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan; e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas: a. Subdirektorat Ketahanan Seni; b. Subdirektorat Ketahanan Budaya; c. Subdirektorat Agama dan Kepercayaan; d. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan; e. Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.

Subdirektorat Ketahanan Seni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kesenian.

Subdirektorat Ketahanan Seni, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Subdirektorat Ketahanan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Subdirektorat Ketahanan Budaya, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan.

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat.

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan.

(1) Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi organisasi kemasyarakatan. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bimbingan serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri.

Direktorat Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Politik Dalam Negeri, terdiri atas: a. Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik; b. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan; c. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik; d. Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik; e. Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi kebijakan politik; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik dan politik pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat; dan b. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah.

(1) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat.

(2) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Partai Politik I; dan b. Seksi Kelembagaan Partai Politik II.

(1) Seksi Kelembagaan Partai Politik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi. (2) Seksi Kelembagaan Partai Politik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum, terdiri atas: a. Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat; dan b. Seksi Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat. (2) Seksi Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum PRESIDEN dan wakil PRESIDEN.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Direktorat Ketahanan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 223, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi; e. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Ekonomi, terdiri atas: a. Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian; b. Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter; c. Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat; d. Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian.

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi ketahanan di bidang sumber daya alam; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi penanganan kesenjangan perekonomian.

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter, terdiri atas: a. Seksi Identifikasi; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(1) Seksi Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan konsumen.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian; dan b. Seksi Perilaku Masyarakat.

(1) Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian. (2) Seksi Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi, terdiri atas: a. Seksi Kerjasama; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur. DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum.

(2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama; c. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan; d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; e. Direktorat Kawasan dan Pertanahan; dan f. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;

c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerjasama daerah; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kecamatan; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pelayanan umum; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, terdiri atas: a. Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b. Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; c. Subdirektorat Kerjasama Daerah; d. Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan; e. Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga.

Subdirektorat Kerjasama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama antar daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama; dan d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antarpemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Subdirektorat Kerjasama Daerah, terdiri atas: a. Seksi Kerjasama I; dan b. Seksi Kerjasama II.

(1) Seksi Kerjasama I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar pemerintah daerah, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama antardaerah. (2) Seksi Kerjasama II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama dengan pihak ketiga.

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang wilayah administrasi dan perbatasan.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan toponimi; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan data wilayah; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan penataan batas antar negara; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penanganan perselisihan batas antar daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan peta daerah; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, terdiri atas: a. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I; b. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II; c. Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara; d. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I; e. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf b, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan penataan batas antar negara.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negera; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara; dan b. Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara. (2) Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau. (3) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana polisi pamong praja; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: a. Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja; b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja; c. Subdirektorat Perlindungan Masyarakat; d. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; e. Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional, serta standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja.

(1) Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Seksi Program; dan b. Seksi Pengembangan dan Evaluasi.

(1) Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja. (2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

(1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat. (2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas: a. Seksi Operasional; dan b. Seksi Administrasi.

(1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil. (2) Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.

Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi konvensi internasional.

Subdirektorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas: a. Seksi Hak Asasi Manusia; dan b. Seksi Fasilitasi Konvensi Internasional

(1) Seksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia. (2) Seksi Fasilitasi Konvensi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi konvensi internasional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Kawasan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang penetapan kawasan penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi dan fasilitasi pertanahan.

Direktorat Kawasan dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan sumber daya alam; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan sumber daya buatan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan ekonomi, industri dan perdagangan; d. penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pertanahan dan kawasan khusus; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan perairan, kelautan, kedirgantaraan; f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kawasan dan Pertanahan, terdiri atas: a. Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam; b. Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan; c. Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas; d. Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus; e. Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya buatan.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perhubungan darat, laut dan udara.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang meliputi Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaiman dimaksud dalam Pasal 351 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaran urusan pertanahan dan kawasan khusus.

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kawasan khusus.

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, penyelesaian sengketa pertanahan, penataan kawasan khusus, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan kawasan khusus yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, penyelesaian sengketa pertanahan, penataan kawasan khusus, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan kawasan khusus yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan, dan kedirgantaraan.

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan.

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana.

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi potensi bencana; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi koordinasi organisasi, sistem dan prosedur; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana; b. Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; d. Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi potensi bencana.

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana, terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Mitigasi.

(1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana. (2) Seksi Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi kelembagaan, sistem dan prosedur serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur penanggulangan bencana; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur, terdiri atas: a. Seksi Organisasi; dan b. Seksi Sistem dan Prosedur.

(1) Seksi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penanggulangan bencana. (2) Seksi Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana, terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Aplikasi Peralatan; dan b. Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi.

(1) Seksi Standardisasi Aplikasi Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur.

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

(1) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang otonomi daerah. (2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang otonomi daerah.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah; c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang otonomi daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang otonomi daerah; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I; c. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II;

d. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; e. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan f. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

(2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

(1) Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah. (2) Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, komunikasi dan informasi, pendidikan, perindustrian, perumahan, pekerjaan umum serta kependudukan dan pencatatan sipil.

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I, terdiri atas: a. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1; b. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2; c. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3; d. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4; e. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat desa.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1, terdiri atas: a. Seksi Bidang I/1A; dan b. Seksi Bidang I/1B.

(1) Seksi Bidang I/1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) Seksi Bidang I/1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang dan kehutanan.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2, terdiri atas: a. Seksi Bidang I/2A; dan b. Seksi Bidang I/2B.

(1) Seksi Bidang I/2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pertanahan, lingkungan hidup, dan tata ruang. (2) Seksi Bidang I/2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perencanaan pembangunan dan kehutanan.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan perdagangan.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3, terdiri atas: a. Seksi Bidang I/3A; dan b. Seksi Bidang I/3B.

(1) Seksi Bidang I/3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. (2) Seksi Bidang I/3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang penanaman modal dan perdagangan.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang komunikasi dan informasi, pendidikan dan perindustrian.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4, terdiri atas: a. Seksi Bidang I/4A; dan b. Seksi Bidang I/4B.

(1) Seksi Bidang I/4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang komunikasi, informasi dan perindustrian.

(2) Seksi Bidang I/4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pendidikan.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang perumahan, pekerjaan umum, kependudukan dan pencatatan sipil.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5, terdiri atas: a. Seksi Bidang I/5A; dan b. Seksi Bidang I/5B.

(1) Seksi Bidang I/5A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perumahan dan pekerjaan umum. (2) Seksi Bidang I/5B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

(1) Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah.

(2) Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: statistik, otonomi daerah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, arsip, perpustakaan, kebudayaan, pariwisata, dan sosial.

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II, terdiri atas: a. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/1; b. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/2; c. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/3; d. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/4; e. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/5; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Bidang II/1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/1, terdiri atas: a. Seksi Bidang II/ 1A; dan b. Seksi Bidang II/1B

(1) Seksi Bidang II/1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan pemerintahan umum. (2) Seksi Bidang II/1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang kesehatan dan sosial.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 terdiri atas: a. Seksi Bidang II/2A; dan b. Seksi Bidang II/2B.

(1) Seksi Bidang II/2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kesehatan. (2) Seksi Bidang II/2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang sosial.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan olahraga, arsip dan perpustakaan.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 terdiri atas: a. Seksi Bidang II/3A; dan b. Seksi Bidang II/3B.

(1) Seksi Bidang II/3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, arsip dan perpustakaan. (2) Seksi Bidang II/3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang perhubungan, kebudayaan dan pariwisata.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 terdiri atas: a. Seksi Bidang II/4A; dan b. Seksi Bidang II/4B.

(1) Seksi Bidang II/4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perhubungan. (2) Seksi Bidang II/4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Bidang II/5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, dan persandian dan statistik.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 terdiri atas: a. Seksi Bidang II/5A; dan b. Seksi Bidang II/5B.

(1) Seksi Bidang II/5A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan

standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang energi, sumber daya mineral dan persandian. (2) Seksi Bidang II/5B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kelautan, perikanan dan statistik.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah.

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran; c. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah;

d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus; dan e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah.

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas: a. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I; b. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II; c. Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah I; d. Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah II; e. Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat.

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah.

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah Provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah.

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA: dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah di Provinsi Riau, lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Provinsi Aceh; dan b. Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat.

(1) Seksi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh.

(2) Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat.

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Papua.

Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan b. Seksi Provinsi Papua.

(1) Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Seksi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah bidang pemerintahan dan perimbangan keuangan.

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian penataan daerah serta penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian dana perimbangan provinsi, kabupaten dan kota, meliputi perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam dan formula Perhitungan Dana Alokasi Umum masing- masing daerah berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Khusus; dan c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, terdiri atas: a. Seksi Bidang Pemerintahan; dan b. Seksi Bidang Perimbangan Keuangan.

(1) Seksi Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian penataan daerah dan penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. (2) Seksi Bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian dana perimbangan

provinsi, kabupaten dan kota, meliputi perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam dan formula Perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus masing- masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Khusus.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi kepala daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga.

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang pemerintahan; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi hubungan antarlembaga daerah dan asosiasi daerah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I; b. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II; c. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III; d. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV; e. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Kepualauan Riau, Nusa Tenggara Barat dan Banten. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Maluku.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 488, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIIA; dan b. Seksi Wilayah IIIB.

(1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur. (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 492, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IVA; dan b. Seksi Wilayah IVB.

(1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Gorontalo; dan (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Papua.

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan antarlembaga daerah dan asosiasi daerah.

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi asosiasi daerah.

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah, terdiri atas: a. Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah; dan b. Seksi Asosiasi Daerah.

(1) Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD. (2) Seksi Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi asosiasi daerah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah.

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaporan dan pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas daerah.

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, terdiri atas: a. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I; b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II; c. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III; d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV; e. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V; dan f. Subbag Tata Usaha.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi

pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam pasal 506 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.

(2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam pasal 506 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 508, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Bali dan Papua. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, dan evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa tengah, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIIA; dan b. Seksi Wilayah IIIB.

(1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 514 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang di Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IVA; dan b. Seksi Wilayah IVB.

(1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi

kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Riau, Banten, Sulawesi Utara dan Papua Barat. (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Maluku, dan Sulawesi Barat.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Wilayah VA; dan b. Seksi Wilayah VB.

(1) Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah dan Maluku. (2) Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

(1) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pembangunan daerah.

(2) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pembangunan daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pembangunan daerah; e. pelaksanaan penyerasian dan pengendalian di bidang pembinaan pembangunan daerah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Direktorat Pengembangan Wilayah; d. Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; e. Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah; dan f. Direktorat Penataan Perkotaan.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang keserasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Sumatera; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Jawa dan Bali; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Kalimantan; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Sulawesi; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I; b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II; c. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III; d. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV; e. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sumatera.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Sumatera; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Jawa dan Bali.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Jawa dan Bali; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Jawa dan Bali.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan, daerah di wilayah Kalimantan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Kalimantan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIIA; dan b. Seksi Wilayah IIIB.

(1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Sulawesi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IVA; dan b. Seksi Wilayah IVB.

(1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Wilayah VA; dan b. Seksi Wilayah VB.

(1) Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. (2) Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang keserasian dan pengendalian pengembangan wilayah.

Direktorat Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian kerjasama pengembangan wilayah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah tertinggal; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah perbatasan; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan kawasan andalan dan strategis; dan f. pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengembangan Wilayah, terdiri atas: a. Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I; b. Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II; c. Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan; d. Subdirektorat Wilayah Tertinggal; e. Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sumatera; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi Sumatera. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi Jawa, Bali dan Kalimantan.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan

wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterpaduan penataan dan pengelolaan serta pengendalian kawasan strategis dan andalan.

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data, potensi, kapasitas kelembagaan, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategis dan andalan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategis dan andalan.

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Data; dan b. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan.

(1) Seksi Pengembangan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, kapasitas kelembagaan, bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan kawasan strategis dan andalan. (2) Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi percepatan pengembangan kawasan strategis dan andalan.

Subdirektorat Wilayah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah tertinggal.

Subdirektorat Wilayah Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi.

Subdirektorat Wilayah Tertinggal, terdiri atas: a. Seksi Prasarana dan Sarana; dan b. Seksi Sosial Ekonomi.

(1) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal.

(2) Seksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal.

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau- pulau kecil.

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah pesisir dan laut; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pulau- pulau kecil.

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, terdiri atas: a. Seksi Pesisir dan Laut; dan b. Seksi Pulau-pulau Kecil.

(1) Seksi Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pesisir dan laut. (2) Seksi Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pulau-pulau kecil.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 596, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan konservasi dan rehabilitasi; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengendalian lingkungan hidup; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri atas: a. Subdirektorat Tata Ruang Wilayah; b. Subdirektorat Tata Ruang Kawasan; c. Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi; d. Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; e. Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah.

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang wilayah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Subdirektorat Tata Ruang Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi perencanaan, pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tata ruang kawasan.

Subdirektorat Tata Ruang Kawasan, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi konservasi dan rehabilitasi.

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi, terdiri atas: a. Seksi Konservasi; dan b. Seksi Rehabilitasi.

(1) Seksi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi. (2) Seksi Rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air.

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya air; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air.

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, instrumen, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, perencanaan dan pengendalian teknis sumber daya air yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan data, instrumen, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, perencanaan dan pengendalian teknis sumber daya air yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, potensi, fasilitasi dan pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi analisis dan audit pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi analisis dan audit pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang pembinaan pengembangan ekonomi daerah.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ekonomi daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi promosi dan investasi daerah; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perekonomian daerah; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah; b. Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah; d. Subdirektorat Kemitraan Usaha; e. Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ekonomi daerah.

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Produk Unggulan; dan b. Seksi Pengembangan Produk Unggulan.

(1) Seksi Identifikasi Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah. (2) Seksi Pengembangan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi promosi dan investasi daerah.

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi ekonomi daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi daerah.

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas: a. Seksi Promosi; dan b. Seksi Investasi.

(1) Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi ekonomi daerah. (2) Seksi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi investasi daerah.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian sarana perekonomian daerah.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perindustrian daerah.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian ekonomi daerah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian ekonomi daerah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.

Subdirektorat Kemitraan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.

Subdirektorat Kemitraan Usaha, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan; dan b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

(1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan kemitra usahaan di daerah. (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan di bidang kemitrausahaan di daerah.

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan b. Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan.

(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah. (2) Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Penataan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penataan perkotaan.

Direktorat Penataan Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian perkotaan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota besar dan metropolitan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota menengah; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota kecil; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama perkotaan; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penataan Perkotaan, terdiri atas: a. Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan; b. Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan; c. Subdirektorat Penataan Kota Menengah; d. Subdirektorat Penataan Kota Kecil; e. Subdirektorat Kerjasama Perkotaan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian penataan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan perkotaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan serta pengendalian penataan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan, terdiri atas: a. Seksi Perencanaan; dan b. Seksi Pengendalian.

(1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan perkotaan. (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan serta pengendalian penataan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, terdiri atas: a. Seksi Sarana Prasarana; dan b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

(1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.

(2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Menengah, terdiri atas: a. Seksi Sarana Prasarana; dan b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

(1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan. (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Kecil, terdiri atas: a. Seksi Sarana Prasarana; dan b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

(1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan. (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pengendalian kerjasama pembangunan perkotaan.

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian kerjasama antarnegara; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian kerjasama perkotaan antardaerah.

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan, terdiri atas: a. Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Negara; dan b. Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Daerah.

(1) Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan perkotaan. (2) Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kerjasama pembangunan antardaerah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

(1) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. (2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; d. Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; e. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat; dan f. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (5) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (6) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

c. perumusan kebijakan dan fasilitasi badan perwakilan desa dan kelurahan; d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan; e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas desa dan kelurahan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan; b. Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa; d. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; e. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan.

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan.

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Desa; dan b. Seksi Pengembangan Kelurahan.

(1) Seksi Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa. (2) Seksi Pengembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan.

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemeritahan kelurahan.

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas: a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan b. Seksi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.

(1) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. (2) Seksi Administrasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Badan Perwakilan Desa.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Perwakilan Desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Badan Perwakilan Desa.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa, terdiri atas: a. Seksi Penataan Kelembagaan; dan b. Seksi Penataan Kewenangan.

(1) Seksi Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Perwakilan Desa. (2) Seksi Penataan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan falisitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Badan Perwalikan Desa.

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, terdiri atas: a. Seksi Keuangan Desa; dan b. Seksi Aset Desa.

(1) Seksi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa. (2) Seksi Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset desa.

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas.

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas badan perwakilan desa dan masyarakat.

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan b. Seksi Pengembangan Kapasitas Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat.

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas badan perwakilan desa dan masyarakat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan lembaga masyarakat; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat;

d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri atas: a. Subdirektorat Lembaga Masyarakat; b. Subdirektorat Pembangunan Partisipatif; c. Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat; d. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan; e. Subdirektorat Pelatihan Masyarakat; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan lembaga masyarakat.

Subdirektorat Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembentukan, pengembangan dan pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat.

Subdirektorat Lembaga Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Penataan Lembaga Masyarakat; dan b. Seksi Kerjasama.

(1) Seksi Penataan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa. (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat di desa.

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif.

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan desa.

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Metode; dan b. Seksi Evaluasi Kinerja.

(1) Seksi Pengembangan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif. (2) Seksi Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan desa.

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat.

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi potensi masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi perkembangan masyarakat.

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat; dan b. Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat.

(1) Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat. (2) Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan masyarakat.

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Analisa; dan b. Seksi Penataan Kawasan Perdesaan.

(1) Seksi Identifikasi dan Analisa sebagaimana dimaksud Pasal 732 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan. (2) Seksi Penataan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 732 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat.

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan b. Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi.

(1) Seksi Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat. (2) Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya nusantara; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan kesejahteraan sosial; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja pedesaan; dan f. pelaksanan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat , terdiri atas: a. Subdirektorat Budaya Nusantara; b. Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan; c. Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

d. Subdirektorat Kesejahteraan Sosial; e. Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Budaya Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan tradisi dan budaya masyarakat nusantara.

Subdirektorat Budaya Nusantara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan budaya masyarakat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama pelestarian adat istiadat.

Subdirektorat Budaya Nusantara, terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Budaya Masyarakat; dan b. Seksi Kerjasama Pelestarian Adat Istiadat.

(1) Seksi Pemberdayaan Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan budaya masyarakat. (2) Seksi Kerjasama Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama pelestarian adat istiadat.

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan.

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender.

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Peranserta Perempuan; dan b. Seksi Perlindungan Perempuan.

(1) Seksi Peningkatan Peranserta Perempuan sebagaimana dalam dimaksud Pasal 748 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan peningkatan peranserta perempuan. (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dari perlakuan ketidaksetaraan gender.

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas: a. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan b. Seksi Kesejahteraan Keluarga.

(1) Seksi Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga. (2) Seksi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial.

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial, terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan b. Seksi Penanganan Masalah Sosial.

(1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. (2) Seksi Penanganan Masalah Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan masalah sosial.

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan.

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan dalam malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Tenaga Kerja; dan b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.

(1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja. (2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evalusi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha pertanian dan pangan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam; c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan produksi dan pemasaran; d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga; e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas: a. Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan; b. Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam; c. Subdirektorat Produksi dan Pemasaran; d. Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga; e. Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan pangan.

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan.

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan, terdiri atas: a. Seksi Usaha Pertanian dan Agribisnis; dan b. Seksi Lumbung Pangan.

(1) Seksi Usaha Pertanian dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis. (2) Seksi Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam, terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Kerjasama dan Permodalan; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

(1) Seksi Peningkatan Kerjasama dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan perkreditan dan simpan pinjam.

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dari fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran.

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi pasar.

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran, terdiri atas: a. Seksi Informasi Pasar; dan b. Seksi Diversifikasi Pasar.

(1) Seksi Informasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar. (2) Seksi Diversifikasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi pasar.

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga.

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga dalam malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil.

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga, terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian; dan b. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil.

(1) Seksi Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian. (2) Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil.

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal.

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan identifikasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal, terdri atas: a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan b. Seksi Identifikasi Masyarakat Tertinggal.

(1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal. (2) Seksi Identifikasi Masyarakat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;

c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan; d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan; e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan, terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan; b. Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan; c. Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan; d. Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan; e. Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan konservasi kawasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Konservasi Kawasan; dan b. Seksi Rehabilitasi Lingkungan.

(1) Seksi Konservasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan konservasi kawasan perdesaan. (2) Seksi Rehabilitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan perdesaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Sumber Daya Lahan; dan b. Seksi Sumber Daya Pesisir.

(1) Seksi Sumber Daya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan.

(2) Seksi Sumber Daya Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan; dan b. Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman.

(1) Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan. (2) Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Pemetaan Kebutuhan Teknologi; dan b. Seksi Pengkajian Pemanfaatan Teknologi.

(1) Seksi Pemetaan Kebutuhan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan. (2) Seksi Pengkajian Pemanfaatan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan, terdiri atas: a. Seksi Pemasyarakatan; dan b. Seksi Kerjasama.

(1) Seksi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan. (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

(1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. (2) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; b. fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pendaftaran Penduduk; c. Direktorat Pencatatan Sipil; d. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; e. Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan; dan f. Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian. c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; dan d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; b. penyusunan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Perundang-undangan; b. Subbagian Kepegawaian; dan c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

(1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal; b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal. (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Direktorat Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk.

Direktorat Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan penerbitan identitas penduduk; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI serta perubahan alamat; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antarnegara dan penduduk pelintas batas; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; e. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program direktorat dan implementasi pendaftaran penduduk di daerah serta dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pendaftaran Penduduk, terdiri atas: a. Subdirektorat Identitas Penduduk; b. Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI; c. Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara; d. Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan; e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan identitas penduduk.

Subdirektorat Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata dan nomor induk kependudukan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

c. penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

Subdirektorat Identitas Penduduk, terdiri atas: a. Seksi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga; dan b. Seksi Kartu Tanda Penduduk.

(1) Seksi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. (2) Seksi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk serta advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi pelaksanaan penerbitan identitas penduduk.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI serta perubahan alamat.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI, terdiri atas: a. Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI; dan b. Seksi Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI.

(1) Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah NKRI. (2) Seksi Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk orang asing dalam wilayah NKRI.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antarnegara dan pendaftaran penduduk pelintas batas.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk INDONESIA ke luar negeri dan WNI dari luar negeri; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal tetap; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas; dan e. penyiapan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pindah datang penduduk antarnegara.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara, terdiri atas: a. Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara; dan b. Seksi Pindah Datang Orang Asing dan Pelintas Batas.

(1) Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk WNI antarnegara. (2) Seksi Pindah Datang Orang Asing dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang orang asing dan pelintas batas.

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan, terdiri atas: a. Seksi Pendataan Penduduk Korban Bencana; dan b. Seksi Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang dan Orang Terlantar.

(1) Seksi Pendataan Penduduk Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk akibat bencana alam. (2) Seksi Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang, orang terlantar dan rentan administrasi kependudukan.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, menyelenggarakan fungsi: a. monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk; b. evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk; dan c. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas: a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan b. Seksi Dokumentasi.

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pendaftaran penduduk. (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pencatatan sipil.

Direktorat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pencatatan Sipil, terdiri atas: a. Subdirektorat Kelahiran dan Kematian; b. Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian;

c. Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta; d. Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan; e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian; c. penyiapan advokasi dan sosialisasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran pencatatan kelahiran dan kematian; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian.

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian, terdiri atas: a. Seksi Kelahiran; dan b. Seksi Kematian.

(1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran serta advokasi dan sosialisasi pencatatan kelahiran. (2) Seksi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian serta advokasi dan sosialisasi pencatatan kematian.

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam; c. penyiapan advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian.

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian, terdiri atas: a. Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Islam; dan b. Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam.

(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian agama Islam. (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam.

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta.

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perubahan dan pembatalan akta; c. penyiapan advokasi dan sosialisasi pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta.

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta, terdiri atas: a. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan b. Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta.

(1) Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak. (2) Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi perubahan dan pembatalan akta.

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan.

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pelayanan pencatatan pewarganegaraan.

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan, terdiri atas: a. Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran; dan b. Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran.

(1) Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran. (2) Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran, yang meliputi pengangkatan, permohonan pewarganegaraan, perkawinan dan lain-lain.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil; b. monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil; c. evaluasi pelaksanaan program pencatatan sipil; dan d. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas: a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan b. Seksi Dokumentasi.

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan Direktorat. (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan informasi administrasi kependudukan;

c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; b. Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan; c. Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan; d. Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan; e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kependudukan.

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan aplikasi; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan infrastruktur.

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Sistem dan Aplikasi; dan b. Seksi Infrastruktur.

(1) Seksi Sistem dan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem dan aplikasi. (2) Seksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan informasi kependudukan.

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem kelembagaan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi kelembagaan informasi kependudukan.

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Sistem Kelembagaan; dan b. Seksi Sumberdaya Manusia.

(1) Seksi Sistem Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan dan sumberdaya informatika daerah maju.

(2) Seksi Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan dan sumberdaya informatika daerah berkembang dan terbelakang.

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan.

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan database administrasi kependudukan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengamanan database administrasi kependudukan; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan.

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan; dan b. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Database Administrasi Kependudukan.

(1) Seksi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan data administrasi kependudukan. (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Database Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan database administrasi kependudukan.

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan.

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian informasi administrasi kependudukan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media elektronik; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak; dan d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan outlet layanan informasi administrasi kependudukan.

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan; dan b. Seksi Layanan Informasi Administrasi Kependudukan.

(1) Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian informasi administrasi kependudukan. (2) Seksi Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media elektronik dan media cetak dan pendayagunaan outlet layanan informasi administrasi kependudukan.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi informasi kependudukan.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan informasi kependudukan; b. pelaksanaan monitoring informasi kependudukan; c. pelaksanaan evaluasi program informasi kependudukan; dan d. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pelayanan informasi kependudukan.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas: a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan b. Seksi Dokumentasi.

(1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan pelaporan informasi kependudukan. (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan sistem informasi kependudukan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang fasilitasi kebijakan administrasi kependudukan.

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengarahan kuantitas penduduk; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penduduk; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Subdirektorat Kuantitas Penduduk; b. Subdirektorat Kualitas Penduduk; c. Subdirektorat Mobilitas Penduduk; d. Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk; dan e. Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan.

Subdirektorat Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kuantitas penduduk.

Subdirektorat Kuantitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk; dan c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kuantitas penduduk.

Subdirektorat Kuantitas Penduduk, terdiri atas: a. Seksi Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk; dan b. Seksi Analisis Pertumbuhan Penduduk.

(1) Seksi Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk. (2) Seksi Analisis Pertumbuhan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengendalian vertilitas dan penurunan morbiditas dan mortalitas penduduk.

Subdirektorat Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk.

Subdirektorat Kualitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia; dan c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk.

Subdirektorat Kualitas Penduduk, terdiri atas: a. Seksi Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda; dan b. Seksi Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia.

(1) Seksi Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda. (2) Seksi Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.

Subdirektorat Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan mobilitas penduduk.

Subdirektorat Mobilitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi-non permanen; dan c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan moblilitas penduduk.

Subdirektorat Mobilitas Penduduk, terdiri atas: a. Seksi Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah; dan b. Seksi Penataan Urbanisasi dan Migrasi-Non Permanen.

(1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penataan persebaran penduduk antarwilayah, kota dan desa.

(2) Seksi Penataan Urbanisasi dan Migrasi-Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penataan urbanisasi dan migrasi non permanen.

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk; dan c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk; dan b. Seksi Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk.

(1) Seksi Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan sistem perlindungan penduduk. (2) Seksi Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan sistem pemberdayaan penduduk.

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan.

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur luar sekolah; dan c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan.

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Jalur Sekolah; dan b. Seksi Jalur Luar Sekolah.

(1) Seksi Jalur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah. (2) Seksi Jalur Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan materi wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur luar sekolah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang penyerasian kebijakan administrasi kependudukan.

Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 930, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan indikator kependudukan; b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan proyeksi penduduk; c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan; d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah; e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan, terdiri atas: a. Subdirektorat Indikator Kependudukan; b. Subdirektorat Proyeksi Penduduk; c. Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan; d. Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah; dan e. Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah.

Subdirektorat Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan indikator kependudukan.

Subdirektorat Indikator Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis indikator kependudukan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan indikator statis kependudukan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan dan penetapan indikator kependudukan.

Subdirektorat Indikator Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Indikator Kependudukan; dan b. Seksi Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan.

(1) Seksi Penyusunan Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis dan penyusunan indikator kependudukan. (2) Seksi Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan.

Subdirektorat Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan, penetapan proyeksi dan implikasi proyeksi penduduk.

Subdirektorat Proyeksi Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis proyeksi penduduk; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan, penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk.

Subdirektorat Proyeksi Penduduk, terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Proyeksi Penduduk; dan b. Seksi Dokumentasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk.

(1) Seksi Penyusunan Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis dan penyusunan proyeksi penduduk. (2) Seksi Dokumentasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan dokumentasi dan pemanfataan proyeksi penduduk.

Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan.

Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan.

Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan, terdiri atas: a. Seksi Analisis Dampak Kependudukan; dan b. Seksi Penyiapan Perencanaan Kependudukan.

(1) Seksi Analisis Dampak Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis dampak kependudukan. (2) Seksi Penyiapan Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pemanfaatan hasil perencanaan kependudukan.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah, terdiri atas: a. Seksi Penyerasian Lembaga Internasional; dan b. Seksi Penyerasian Lembaga Masyarakat, Nirlaba dan Usaha Swasta.

(1) Seksi Penyerasian Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional. (2) Seksi Penyerasian Lembaga Masyarakat, Nirlaba dan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat, nirlaba dan swasta.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah provinsi dan kota; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah kabupaten; dan d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah, terdiri atas: a. Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah; dan b. Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Daerah.

(1) Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah. (2) Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

(1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang keuangan daerah. (2) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang keuangan daerah serta fasilitasi perimbangan keuangan. (2) Lingkup bidang tugas keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anggaran daerah; pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; manajemen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah; pedoman pengelolaan kekayaan daerah; pinjaman dan hibah daerah; pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah; b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan daerah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keuangan daerah; e. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Anggaran Daerah; c. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; d. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan; dan e. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; c. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga; dan d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Umum; dan d. Bagian Tata Usaha.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perencanaan program, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyiapan evaluasi; b. penyusunan rencana program di bidang keuangan daerah; dan c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Perencanaan, terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Program; dan c. Subbagian Perundang-undangan.

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan sistim informasi keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan atas program dan kegiatan. (2) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program. (3) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi; c. pelaksanaan urusan perbendaharaan; d. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan e. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

Bagian Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

(1) Subbagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja dan pemantauan serta evaluasi pelaksanannya. (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja serta penyiapan bahan perhitungan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan; b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan c. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Bagian Umum, terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang inventaris, melakukan inventarisasi dan penyiapan penghapusan barang inventaris.

(2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga, meliputi urusan keamanan dalam, perjalanan dinas, serta pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan operasional. (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan dan kearsipan.

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan surat menyurat; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan; c. pelaksanaan urusan kearsipan dan ekspedisi; d. pengelolaan perpustakaan; dan e. pembinaan tata usaha Direktorat.

Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan c. Subbagian Arsip dan Ekspedisi.

(1) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat. (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktur Jenderal. (3) Subbagian Arsip dan Ekspedisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan arsip, dokumentasi, ekspedisi dan pengelolaan perpustakaan.

Direktorat Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi anggaran daerah.

Direktorat Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 977, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah; c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah; e. penyiapan sinkronisasi kebijakan penyusunan anggaran, dukungan teknis, serta data dan informasi anggaran daerah; dan f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Anggaran Daerah, terdiri atas: a. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I; b. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II; c. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III; d. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV; e. Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi,

serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah; c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IA; dan b. Seksi Wilayah IB.

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Sulawesi Barat. (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua Barat dan Papua.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah; c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIA; dan b. Seksi Wilayah IIB.

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat dan Maluku.

(2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Bali.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah; c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III, terdiri atas: a. Seksi Wilayah IIIA; dan b. Seksi Wilayah IIIB.

(1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.