Pasal 7

(1) Pengalokasi anggaran dilakukan berdasarkan hasil identifikasi anggaran kegiatan yang tidak terserap/digunakan pada tahun anggaran 2015 melalui mekanisme revisi anggaran; (2) Mekanisme pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah melalui satuan kerja kantor pusat, kantor daerah, dan tugas pembantuan, lebih lanjut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil revisi harus diumumkan dalam koreksi Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah.