Pasal 43

(1) Tim Teknis kabupaten/kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB. (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat yang dilakukan oleh penyedia barang. (2a) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dan/atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat. (2b) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 22. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: