Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
regulation_id: "PERMEN_39-permen-kp-2013_2013" document_type: "PERMEN" title_indonesian: "Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN" year: "2013" number: "39-permen-kp-2013" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/permen/permen-39-permen-kp-2013-2013" frbr_uri: "/akn/id/act/permen-kkp/2013/39-permen-kp-2013" official_source: "https://peraturan.go.id/id/permen-kkp-no-39-permen-kp-2013-tahun-2013" source: "pasal.id"
Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KETIGA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN
Sumber: https://pasal.id/peraturan/permen/permen-39-permen-kp-2013-2013
Pasal I
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2010 pada Lampirannya diubah menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SHARIF C. SUTARDJO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 39/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.06/MEN/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN PERIKANAN.
KLASIFIKASI, NAMA, ESELON, DAN LOKASI UPT PELABUHAN PERIKANAN KLASIFIKASI NAMA ESELON LOKASI PROVINSI Pelabuhan Perikanan Samudera
- Nizam Zachman II.b. Jakarta DKI Jakarta
- Kendari II.b. Kendari Sulawesi Tenggara
- Belawan II.b. Belawan Sumatera Utara
- Bungus II.b. Bungus Sumatera Barat
- Cilacap II.b. Cilacap Jawa Tengah
- Bitung II.b. Bitung Sulawesi Utara Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Sibolga III.a. Sibolga Sumatera Utara
- Tanjungpandan III.a. Tanjungpandan Bangka Belitung
- Palabuhanratu III.a. Pelabuhanratu Jawa Barat
- Kejawanan III.a. Kejawanan Jawa Barat
- Pekalongan III.a. Pekalongan Jawa Tengah
- Brondong III.a. Brondong Jawa Timur
- Prigi III.a. Prigi Jawa Timur
- Pemangkat III.a. Pemangkat Kalimantan Barat
- Ternate III.a. Ternate Maluku Utara
- Ambon III.a. Ambon Maluku
- Tual III.a. Tual Maluku
- Pengambengan III.a. Pengambengan Bali www.djpp.kemenkumham.go.id
KLASIFIKASI NAMA ESELON LOKASI PROVINSI 19. Sungailiat III.a. Sungailiat Bangka Belitung 20. Karangantu 21. Kwandang III.b III.b Karangantu Gorontalo Utara Banten Gorontalo Pelabuhan Perikanan Pantai
- Teluk Batang IV.a Teluk Batang Kalimantan Barat
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SHARIF C. SUTARDJO
www.djpp.kemenkumham.go.id
