Pasal 28

(1) Pemerintah daerah dapat MENETAPKAN status perlindungan jenis ikan dengan status perlindungan terbatas yang ditetapkan berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di daerah yang bersangkutan sesuai kewenangannya, dengan tata cara penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri ini. (2) Perlindungan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk ditetapkan status perlindungan secara nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.