Pasal 26

(1) Berdasarkan rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Menteri MENETAPKAN status perlindungan jenis ikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penetapan status perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat: a. nama spesies meliputi nama lokal dan nama ilmiah; dan b. status perlindungan. (3) Berdasarkan penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan: a. pengumuman dan sosialisasi status perlindungan jenis ikan kepada publik; dan b. pengelolaan berkelanjutan.