Pasal 22

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selanjutnya oleh Direktur Jenderal dilakukan konsultasi publik untuk memperoleh informasi dan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap jenis ikan yang diusulkan untuk dilindungi. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. tatap muka; b. diskusi kelompok terfokus; c. kuesioner; d. wawancara; e. lokakarya/workshop; f. komunikasi melalui media massa; dan/atau g. komunikasi melalui media elektronik.