Pasal 33

Dalam kegiatan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), masing- masing pembina fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Dirjen Kuathan Dephan selaku pembina fungsi teknis mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan pembinaan penggunaan/pemakaian BMP di lingkungan Dephan dan TNI;

2. memberikan supervisi teknis dan perizinan penggunaan/pemakaian fasilitas BMP di lingkungan Dephan dan TNI;

3. mensosialisasikan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan tentang pembinaan fasilitas BMP di lingkungan Dephan dan TNI;

4. merekomendasikan/memberikan persetujuan tagihan atas penggunaan/ pemakaian BMP satuan-satuan yang diajukan oleh penyedia/penjual BMP;

5. memberikan persetujuan dan membuat penetapan status administrasi untuk pemasangan/penambahan kapasitas dan peralatan BMP;

6. menandatangani berita acara hasil coklit; dan

7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan. b. Dirjen Renhan Dephan selaku pembina fungsi anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

8. mengalokasikan pagu anggaran sesuai kebutuhan nyata untuk setiap unit organisasi;

9. mengajukan tambahan anggaran apabila terjadi kekurangan akibat peningkatan kebutuhan atau perubahan/kenaikan harga;

10. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan atau perbaikan instalasi yang diperlukan di jajaran unit organisasi;

11. mengadakan koordinasi dengan penyedia/penjual BMP dalam penentuan pelaksanaan coklit;

12. menolak hasil coklit yang dianggap meragukan keabsahannya;

13. menandatangani berita acara hasil coklit;

14. menerbitkan surat permintaan pembayaran hasil coklit yang telah disetujui/disahkan oleh tim; dan

15. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan. c. pembina fungsi keuangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

16. menandatangani berita acara hasil coklit;

17. mengajukan pembayaran kepada Menkeu sesuai besaran tagihan yang diajukan oleh penyedia/penjual BMP yang sudah direkomendasikan oleh pihak terkait;

18. mencatat dan melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan administrasi keuangan yang berlaku; dan

19. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan.