Pasal 35

(1) Dokumen Final RZR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 oleh lembaga yang mengoordinasikan penataan ruang di daerah dilaporkan kepada bupati/walikota sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RZR. (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.