Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai norma, standardan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteriini agar terwujud perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.