Pasal 12

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen). (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja, tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila telah melaporkan kehadiran kepada Komandan/Kepala Kotama/Kepala Satker. (3) Ketentuan mengenai pegawai yang terlambat masuk kerja tidak diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.