Peraturan Menteri Nomor 29-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang RAWA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

2. Konservasi Rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Rawa agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

3. Pengembangan Rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air pada Rawa.

4. Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan hidup pada Rawa agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

7. Pengaturan Tata Air adalah sistem pengelolaan air pada Rawa beserta prasarananya untuk mendukung kegiatan budi daya.

8. Irigasi Rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian.

9. Sistem Irigasi Rawa adalah kesatuan pengelolaan Irigasi Rawa yang terdiri atas prasarana jaringan Irigasi Rawa, air pada jaringan Irigasi Rawa, manajemen Irigasi Rawa, kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa, dan sumber daya manusia.

10. Pengukuran polygon adalah pengukuran untuk mendapatkan area yang akan dipetakan.

11. Pengukuran situasi adalah pengukuran untuk mendapatkan detail dari area yang akan dipetakan.

12. Pelindungan rawa adalah upaya pengamanan Rawa dari kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan manusia atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam.

13. Pelestarian rawa adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup pada Rawa.

14. Pengawetan air pada Rawa adalah adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air Rawa atau kualitas air Rawa agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

15. Fungsi rawa sebagai resapan air adalah fungsi Rawa sebagai wadah penyimpan air.

16. Fungsi rawa sebagai daerah tangkapan air adalah fungsi Rawa yang berfungsi sebagai penampung air. Untuk Rawa pasang surut, tangkapan air dapat diperankan oleh kubah gambut.

17. Ekosistem darat adalah upland atau wilayah daratan selain Rawa.

18. Pengembangan sumber daya air adalah upaya meningkatkan kemanfaatan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.

19. Rencana kegiatan interim adalah rencana yang berisi kegiatan yang perlu segera dilakukan.

20. Kesatuan hidrologi Rawa pasang surut adalah tata air Rawa pasang surut yang bersifat mandiri, tidak dipengaruhi oleh tata air sumber air lainnya (independent), dan secara fisik dibatasi oleh sungai, anak sungai, laut, dan/atau pemisah topografis.

21. Kegiatan fisik adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air pada rawa.

22. Kegiatan nonfisik adalah kegiatan yang bersifat perangkat lunak antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

23. Prasarana Pengaturan Tata Air Rawa" adalah prasarana fisik yang dibangun untuk keperluan pengelolaan Rawa termasuk fasilitas pendukungnya.

24. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. 27. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi. 28. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota. 29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, dan badan usaha.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penetapan Rawa; b. pengelolaan Rawa; c. sistem informasi Rawa; d. perizinan dan pengawasan; dan e. pemberdayaan masyarakat.

(1) Rawa sebagai sumber air, dikuasai oleh negara dan dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Rawa yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (2) Penguasaan rawa oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan wilayah sungai. (3) Pelaksanaan penguasaan rawa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya air.

(1) Rawa meliputi: a. rawa pasang surut; dan b. rawa lebak. (2) Rawa pasang surut dan Rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fisik dapat berupa: a. rawa yang masih alami; atau b. rawa yang telah dikembangkan.

(1) Rawa ditetapkan sebagai Rawa pasang surut apabila memenuhi kriteria: a. terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai; dan b. kesatuan hidrologi dibatasi oleh sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut harian, dan/atau laut; c. secara alami tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut, dan/atau dari air hujan, atau menjadi kering akibat drainase reklamasi lahan; dan d. dasar drainase alam maupun reklamasi lahan adalah saluran, atau sungai, dan/atau laut yang dipengaruhi pasang surut. (2) Rawa ditetapkan sebagai Rawa lebak apabila memenuhi kriteria: a. terletak jauh dari pantai; dan b. kesatuan hidrologi yang merupakan daerah aliran sungai, dan sungai yang bersifat non pasang surut dengan variasi muka air musiman; c. tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus; dan d. dasar drainase yang merupakan sungai non pasang surut dengan muka air tertinggi pada musim hujan.

(1) Penetapan Rawa dimulai dengan melakukan inventarisasi Rawa. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. citra satelit; dan/atau b. foto udara. (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan Peta Indikatif Sebaran Rawa Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal telah terdapat peta dasar, inventarisasi dapat dilakukan melalui pengukuran lapangan.

(1) Terhadap citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan interpretasi dengan tahapan: a. mendelineasi citra satelit yang telah dikoreksi geometrik untuk menentukan:

1. batas Rawa; dan 2) kondisi tata guna lahan. b. memindahkan hasil delineasi citra satelit ke peta dasar yang diselenggarakan oleh instansi yang membidangi penyelenggaraan informasi geospasial dengan skala paling kecil 1:250.000; dan c. menentukan lokasi geografis Rawa berdasarkan wilayah sungai dan wilayah administratif pemerintahan melalui pembacaan peta dasar. (2) Hasil interpretasi citra satelit dan foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dengan cara penelusuran lapangan. (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi untuk mendapatkan peta: a. sebaran dan luas Rawa pasang surut yang masih alami dan yang telah dikembangkan; dan b. sebaran dan luas Rawa lebak yang masih alami dan yang telah dikembangkan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil 1:250.000.

(1) Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dilakukan melalui pengukuran polygon dan pengukuran situasi. (2) Hasil pengukuran polygon dan pengukuran situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta Rawa dengan skala paling kecil 1:10.000.

Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2), paling sedikit memuat informasi mengenai: a. batas wilayah administratif pemerintahan; b. batas wilayah sungai; c. sebaran dan luas rawa pasang surut alami dengan berbagai karakteristiknya; d. sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada Rawa pasang surut dengan berbagai karakteristiknya; e. sebaran dan luas rawa lebak alami dengan berbagai karakteristiknya; dan f. sebaran dan luas kawasan yang telah dibudidayakan pada Rawa lebak dengan berbagai karakteristiknyawilayah sungai;

(1) Peta Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan untuk MENETAPKAN fungsi Rawa. (2) Fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. fungsi lindung; atau b. fungsi budi daya. (3) Rawa ditetapkan sebagai Rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila memenuhi kriteria: a. terdapat gambut dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. berada di hutan konservasi dan/atau hutan lindung; dan/atau c. terdapat spesies atau plasma nutfah endemik yang dilindungi.

(1) Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal rawa yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. terdapat gambut dan tidak berada pada kawasan hutan, penetapan rawa dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; atau b. berada dalam kawasan hutan, penetapan rawa dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (3) Hasil penetapan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

(1) Rawa dengan fungsi lindung dapat diubah menjadi rawa dengan fungsi budi daya atau bukan rawa. (2) Perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), tidak terpenuhi; b. terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah; dan c. terjadi perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (3) Perubahan fungsi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. (4) Dalam hal penetapan perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. terdapat gambut dan tidak berada dalam kawasan hutan perubahan fungsi rawa ditetapkan oleh Menteri berdasarkan

rekomendasi teknis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; atau b. berada dalam kawasan hutan perubahan fungsi Rawa ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bidang kehutanan.

Tata cara penetapan rawa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengelolaan rawa dilakukan oleh: a. Menteri, untuk rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (2) Pengelolaan rawa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.

(1) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi: a. konservasi rawa; b. pengembangan rawa; dan c. pengendalian daya rusak air pada rawa. (2) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pemantauan dan evaluasi.

Konservasi Rawa dilakukan melalui: a. pelindungan dan pelestarian Rawa; b. pengawetan air pada Rawa; dan c. pencegahan pencemaran air pada Rawa.

Pelindungan dan pelestarian Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui: a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya; dan c. pengaturan sempadan Rawa.

(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung. (2) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Rawa sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan pada Rawa bergambut dan Rawa tidak bergambut. (2) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengaturan: a. muka air; dan b. sirkulasi air. (3) Pengaturan muka air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya drainasi tidak terkendali (over drain), kebakaran gambut, dan menekan terjadinya emisi gas rumah kaca. (4) Pengaturan sirkulasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemasaman air dan kegaraman air.

(1) Pengaturan muka air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan: a. kebutuhan peruntukan pemanfaatan rawa; dan b. karakteristik hidrotopografi, khusus untuk rawa lebak. (2) Kebutuhan peruntukan pemanfaatan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain untuk pertanian, perikanan, perumahan, dan fasilitas umum. (3) Karakteristik hidrotopografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. rawa lebak pematang merupakan rawa lebak dengan lama genangan air kurang dari 3 (tiga) bulan dalam setahun;

b. rawa lebak tengahan merupakan rawa lebak dengan lama genangan air 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dalam setahun; dan c. rawa lebak dalam merupakan rawa lebak dengan lama genangan air lebih dari 6 (enam) bulan dalam setahun.

Pengaturan sirkulasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengganti air secara periodik sesuai dengan tingkat kemasamannya dan kegaramannya.

(1) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan. (2) Pengendalian pemanfaatan Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan rawa.

Dalam hal pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 terdapat gambut, pengendalian pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Pengaturan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi: a. penetapan sempadan Rawa; dan b. pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa. (2) Sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan zona yang berfungsi sebagai penyangga: a. antara rawa fungsi lindung dengan rawa fungsi budi daya; b. antara rawa fungsi lindung dengan sungai, wilayah pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat; dan/atau c. antara rawa fungsi budi daya dengan sungai, wilayah pesisir, dan/atau dengan ekosistem darat.

(1) Penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf a, dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan rawa. (2) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut, penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal Rawa berada dalam kawasan hutan, penetapan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Pengendalian pemanfaatan sempadan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b, dilakukan melalui: a. pelarangan pemanfaatan sempadan Rawa kecuali untuk kegiatan tertentu atau bangunan utilitas; dan b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan sempadan Rawa. (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan penelitian; b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau c. upaya mempertahankan fungsi sempadan Rawa. (3) Kegiatan tertentu atau bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa jalur pipa gas, pipa minyak, dan pipa air minum.

Tata cara penetapan sempadan rawa dan pengendalian pemanfaatan sempadan rawa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengawetan air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan pada Rawa dengan fungsi lindung dan Rawa dengan fungsi budi daya.

Pengawetan air pada Rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengawetan air pada Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan pada Rawa yang: a. masih alami; dan b. telah dikembangkan.

(2) Pengawetan air pada Rawa yang masih alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pelindungan dan pengamanan kuantitas sumber daya air beserta ekosistemnya. (3) Pengawetan air pada Rawa yang telah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: a. pembuatan prasarana yang berfungsi sebagai tampungan air; b. penghematan penggunaan air; c. pengendalian muka air; dan/atau d. pencegahan kehilangan air. (4) Tata cara pengawetan air dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pencegahan pencemaran air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan melalui: a. pemantauan kualitas air pada Rawa; b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke Rawa; c. pelarangan pembuangan sampah ke Rawa; d. pengaturan tata air; dan e. pengawasan air limbah yang masuk ke Rawa. (2) Pencegahan pencemaran air pada Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf b, merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air. (2) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada Rawa dengan fungsi budi daya. (3) Rawa dengan fungsi lindung hanya dapat dilakukan kegiatan nonpengembangan yang meliputi: a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau b. ekowisata. (4) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara: a. berbasis sumber daya air; dan b. tidak berbasis sumber daya air.

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui Pengaturan Tata Air untuk kegiatan pertanian dan nonpertanian.

(2) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan: a. mempertimbangkan karakteristik rawa; b. mempertimbangkan kearifan lokal; dan c. memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan setiap orang. (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang Rawa wajib: a. menyediakan prasarana Pengaturan Tata Air sesuai dengan keperluan pemanfaatannya; b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air; dan c. melaksanakan rehabilitasi prasarana Pengaturan Tata Air. (3) Penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan teknis; dan b. pelaksanaan konstruksi. (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, telah dinyatakan selesai dan berfungsi, dilakukan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. (5) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada kawasan Pengembangan Rawa dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. (7) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan. (8) Tata cara audit kesiapan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pengembangan Rawa berbasis sumber daya air yang dilakukan untuk kegiatan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat , dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa. (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengembangan jaringan Irigasi Rawa; b. pengelolaan jaringan Irigasi Rawa; c. pengelolaan air Irigasi Rawa; d. partisipasi masyarakat petani; e. pemberdayaan; f. pengelolaan aset jaringan Irigasi Rawa; g. kelembagaan pengelolaan Irigasi Rawa; h. koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi Rawa; i. wewenang dan tanggung jawab; dan j. pengawasan. (3) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengembangan Rawa tidak berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat berupa antara lain pengembangan rawa untuk kawasan industri, pengembangan rawa untuk kawasan pemukiman, pengembangan rawa untuk kawasan kuasa pertambangan, dan pengembangan rawa untuk lapangan terbang. (2) Pengembangan rawa tidak berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian daya rusak air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan pada Rawa yang: a. masih alami; dan/atau b. telah dikembangkan.

Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang masih alami dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan Rawa.

(1) Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa yang telah dikembangkan dilakukan dengan cara: a. pencegahan daya rusak air;

b. penanggulangan daya rusak air; dan c. pemulihan akibat daya rusak air. (2) Pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara: a. pengaturan tata air; dan b. sosialisasi kepada masyarakat. (3) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar. (4) Dalam hal daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan terjadinya kerusakan kualitas tanah, penanggulangan kerusakan kualitas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemulihan akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan: a. penghentian sumber kerusakan dan pembersihan unsur perusak; b. restorasi; dan/atau c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melaksanakan studi kelayakan untuk menyusun program pengelolaan Rawa. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup masing-masing fungsi Rawa yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Menteri gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Dalam hal pada Rawa terdapat gambut dan/atau berada pada kawasan hutan program pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dirinci ke dalam rencana kegiatan. (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:

a. manfaat dan dampak jangka panjang; b. kebutuhan hidup bagi masyarakat; c. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; d. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang efisien; e. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam; dan f. keberlanjutan fungsi Rawa. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. rencana kegiatan pengelolaan Rawa lebak; dan b. rencana kegiatan pengelolaan Rawa pasang surut.

(1) Dalam hal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat belum ditetapkan karena belum ada rencana pengelolaan sumber daya air kegiatan pengelolaan Rawa dilakukan berdasarkan: a. rencana pengelolaan Rawa pasang surut; dan/atau b. rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak. (2) Pengelolaan Rawa yang dilakukan berdasarkan rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk untuk kegiatan penyediaan prasarana Pengaturan Tata Air.

(1) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat huruf a, disusun oleh Menteri. (2) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kesatuan hidrologi Rawa pasang surut. (3) Dalam menyusun rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengikutsertakan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) Rencana pengelolaan Rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi masukan bagi penyusunan dan/atau perubahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(1) Rencana kegiatan interim untuk pengelolaan Rawa lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat huruf b ditetapkan oleh Menteri gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan rawa. (2) Rencana kegiatan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh dewan sumber daya air provinsi.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan: a. fisik dan nonfisik Konservasi Rawa, Pengembangan Rawa, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa; dan b. operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa.

(1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin. (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik. (3) Dalam hal tertentu pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik dapat dilakukan tanpa izin.

(1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan melalui kegiatan: a. pengaturan dan pengalokasian air; b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Pengaturan Tata Air Rawa; dan c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana Pengaturan Tata Air Rawa. (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Rawa dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan Konservasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31, Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39. (3) Tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana pengaturan tata air rawa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan Rawa.

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi Rawa. (2) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air. (3) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi mengenai: a. Rawa; b. prasarana dan sarana; dan c. institusi pengelola. (4) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. (5) Sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

(1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat , dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai. (2) Setiap orang dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan Rawa untuk kepentingan sendiri. (3) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.

(1) Informasi mengenai Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), huruf a paling sedikit memuat: a. peta Rawa; b. rencana tata ruang; c. hidrometeorologi dan hidrogeologi; d. tata guna lahan; e. hidrologi dan kualitas air; f. satuan hidrologi Rawa pasang surut; g. ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana; h. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; i. kebijakan; j. kelembagaan; dan

k. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. (2) Informasi mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat: a. prasarana Pengaturan Tata Air; b. prasarana transportasi air; dan c. peralatan sistem informasi. (3) Informasi mengenai institusi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat huruf c, paling sedikit memuat: a. nama penyelenggara sistem informasi; dan b. alamat penyelenggara sistem informasi.

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi Rawa.

(1) Penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat , dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Rawa. (2) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Setiap orang dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pada Rawa wajib memperoleh izin. (2) Kegiatan pada Rawa yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengembangan rawa; b. pelaksanaan konstruksi untuk utilitas umum pada Rawa; c. pemanfaatan air Rawa, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari- hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi; d. pemanfaatan Rawa sebagai sumber air; e. pemanfaatan air Rawa di kawasan hutan; f. pembuangan air limbah ke Rawa; g. pengambilan komoditas tambang di Rawa; dan h. pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air untuk transportasi. (3) Izin Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana pengaturan tata air; b. izin pelaksanaan konstruksi prasarana pengaturan tata air; dan

c. izin pemanfaatan prasarana pengaturan tata air. (4) Studi kelayakan pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan Pengembangan Rawa yang mencakup: a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan; b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan; c. keterpaduan antarsektor; d. kesiapan pembiayaan; dan e. kesiapan kelembagaan. (5) Studi kelayakan pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditindak lanjuti dengan perencanaan teknis. (6) Dalam hal kegiatan pada Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, berada dalam kawasan hutan, diperlukan izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

(1) Izin prinsip untuk Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, diberikan oleh: a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan. (3) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai belum ditetapkan izin prinsip Pengembangan Rawa pasang surut dapat diberikan berdasarkan rencana pengelolaan Rawa pasang surut. (4) Dalam hal Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam kawasan hutan, pemberian izin prinsip dilakukan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.

(1) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa lebak harus mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3)

huruf a, yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada Rawa pasang surut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

(1) Izin pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, pada kawasan Pengembangan Rawa diberikan oleh: a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (2) Pengelola sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan: a. unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air; dan b. dinas atau unit pelaksana teknis daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan pengembangan dan perencanaan teknis prasarana Pengaturan Tata Air.

(1) Izin pemanfaatan prasarana Pengaturan Tata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, diberikan oleh: a. Menteri, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk Rawa yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan konstruksi prasarana Pengaturan Tata Air.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat huruf e, diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dalam bentuk izin usaha jasa pemanfaatan sumber daya air setelah mendapat rekomendasi teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan. (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g, diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air. (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf h, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak berbasis sumber daya air izin prinsip diberikan setelah Rawa ditetapkan menjadi bukan Rawa oleh Menteri. (2) Penetapan Rawa menjadi bukan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu masukan untuk perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pemegang izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib: a. melindungi dan memelihara fungsi Rawa sebagai sumber daya air; b. meminimalkan dampak negatif; c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi Rawa dari pencemaran; d. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada Rawa; dan e. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan. (2) Tata cara pengawasan pemantauan dan evaluasi tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan: a. sosialisasi; b. konsultasi publik; dan c. partisipasi masyarakat. (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Rawa. (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan pusat informasi.

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui pengenalan lingkungan Rawa, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

(1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat huruf b, dilaksanakan untuk memperoleh masukan pada tahapan studi kelayakan pengembangan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. (2) Kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan Rawa.

(1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat huruf c, dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan Rawa. (2) Dalam hal partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada daerah Irigasi Rawa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengelolaan rawa dan pelaksanaan pemberian izin untuk kegiatan pada rawa mutatis mutandis berlaku ketentuan BAB III dan BAB V Peraturan Menteri ini untuk rawa yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. izin yang berkaitan dengan reklamasi Rawa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir; b. izin untuk kegiatan yang dilakukan pada rawa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir; dan c. kegiatan pengelolaan rawa dan penetapan rawa yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Menteri MENETAPKAN Rawa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/PRT/M/1993 tentang Reklamasi Rawa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Mei 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, M. BASUKI. HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY