Pasal 6

Kebijakan pembinaan Litbang materiil dilaksanakan di semua institusi Litbang Dephan dan TNI dengan arah sebagai berikut:

a. kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan untuk:

1. meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset ilmiah dan produksi secara timbal balik;

3. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor teknologi dan industri nasional;

4. mengembangkan intelijen teknik untuk memberikan masukan tentang hasil Litbang materiil strategis produk luar negeri dan mengamankan hasil Litbang materiil strategis produk dalam negeri; dan

5. mengamankan proses kerja sama Litbang dengan tahapan alih teknologi secara konseptual. b. kebijakan Litbang materiil diarahkan sebagai berikut:

6. terpadu dengan penyelenggaraan Litbang non materiil;

7. diprioritaskan pada materiil TNI yang vital dan mendesak;

8. selaras dengan pengembangan industri nasional bidang pertahanan;

9. peran Litbang mulai dari proses awal sampai dengan sertifikasi materiil, peran Litbang tersebut dilaksanakan oleh institusi Litbang yang berwenang/terkait sesuai prosedur penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pelaksanaan yang diatur pada Pasal 16, atau oleh institusi lain dengan ijin dari atau kerja sama dengan institusi Litbang yang berwenang/terkait; dan

10. setiap produk materiil yang akan diadakan harus melalui tahapan

Litbang.