Pasal 2

(1) Setiap perusahaan industri yang memanfaatkan fasilitas bea masuk wajib memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri. (2) Surat Keterangan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Surveyor. (3) Surat Keterangan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat mengajukan pemanfaatan fasilitas bea masuk kepada Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea Cukai.