Pasal 3

Dalam rangka penyaluran dana APBN untuk OJK, diatur ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Departemen Keuangan pada OJK ditetapkan sebagai Kepala Satker Sementara OJK, yang melaksanakan fungsi KPA; dan b. Satker Sementara OJK ditetapkan sebagai entitas akuntansi pemerintah.