Pasal 59
(1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir. (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIKPI yang diperpanjang; c. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya; d. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter SPKP yang masih berlaku; e. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang www.djpp.kemenkumham.go.id
menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI; f. bukti penyampaian LKU dan LKP; dan g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
- kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
- kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
- telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
- kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan INDONESIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- Ketentuan BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut: