Peraturan Menteri Nomor 25-permentan-ot-020-5-2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian

(1) Politeknik Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Polbangtan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. (2) Polbangtan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (3) Pembinaan Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara: a. teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi; dan b. teknis administrasi dan teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri Pertanian. (4) Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Polbangtan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Polbangtan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan; b. pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pertanian; c. pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian; d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni; f. pengelolaan administrasi umum; g. pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama; h. pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; i. pengembangan sistem penjaminan mutu; j. pelaksanaan sistem pengawasan internal; dan k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

(1) Polbangtan terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Senat; c. Dewan Penyantun; d. Satuan Pengawas Internal; e. Unit Penjaminan Mutu;

f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni; g. Bagian Umum; h. Jurusan; i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; j. Unit Penunjang Akademik; dan k. Kelompok Jabatan fungsional. (2) Struktur organisasi Polbangtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas memimpin Polbangtan. (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wadir I; b. Wakil Direktur Bidang Umum, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Wadir II; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wadir III.

(1) Wadir I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, serta kerja sama.

(2) Wadir II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, komunikasi, dan teknologi informasi serta pengawasan internal. (3) Wadir III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan dan alumni, pembinaan karakter, pengelolaan sarana dan prasarana asrama, pelayanan akomodasi, konsumsi, serta kesehatan mahasiswa dan pegawai. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Statuta Polbangtan.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Statuta Polbangtan.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengawasan non akademik.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Polbangtan.

(1) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan. (2) Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penjaminan Mutu diatur dalam Statuta Polbangtan.

(1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni. (2) Bagian Administrasi Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugasnya di bidang:

a. akademik, pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I; dan b. kemahasiswaan dan alumni, pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan administrasi akademik; b. pengelolaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan; c. pelaksanaan program kerja sama pendidikan; d. pelaksanaan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. e. pelaksanaan layanan kemahasiswaan; f. pengelolaan administrasi alumni; dan g. pelaksanaan pengembangan karakter.

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Akademik; dan b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni.

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, program kerja sama pendidikan, dan administrasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.

(2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan pelayanan kemahasiswaan, pengelolaan administrasi alumni, dan pengembangan karakter.

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi umum. (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. urusan tata usaha dan kearsipan; d. urusan organisasi dan tata laksana; e. hubungan masyarakat dan informasi publik; f. urusan pengelolaan keuangan; g. pengelolaan barang milik negara; h. urusan rumah tangga; dan i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Umum terdiri atas: (1) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha; dan (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

(1) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, kesehatan dan kesejahteraan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, dan informasi publik. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.

(1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur palaksana akademik Polbangtan. (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Jurusan yang berada dibawah dan bertangggung jawab kepada Direktur, dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu bidang pertanian sesuai dengan program studi.

Jurusan terdiri atas: a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; dan

c. Program Studi

(1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin jurusan. (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan. (3) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan jurusan, dan dipimpin oleh ketua. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jurusan dan Program Studi diatur dalam Statuta Polbangtan.

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diatur dalam Statuta Polbangtan.

(1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melakukan pengelolaan teaching factory/teaching farm, teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan, dan asrama.

(2) Unit Penunjang Akademik terdiri atas: a. Unit Teaching Factory/Teaching Farm; b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Unit Perpustakaan; dan d. Unit Asrama.

(1) Unit Teaching Factory/Teaching Farm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan kegiatan praktik dalam suasana sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri serta menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen. (2) Unit Teaching Factory/Teaching Farm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.

(1) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

(1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pelayanan kepustakaan. (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam

pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir II.

(1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan mahasiswa. (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir III.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k terdiri atas jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional dosen dan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Direktur Polbangtan. (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wadir I.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Polbangtan harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Polbangtan.

Polbangtan harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Polbangtan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Polbangtan dan Koordinator Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Polbangtan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian serta instansi di luar Kementerian sesuai tugas masing masing.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polbangtan harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polbangtan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polbangtan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Polbangtan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

(1) Kepala Bagian pada Polbangtan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. (2) Kepala Subbagian pada Polbangtan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Direktur dan Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit dan Kepala Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan non eselon.

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas usulan Direktur. (3) Ketua Senat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Unit, dan Kepala Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(1) Polbangtan Medan berlokasi di Medan, Provinsi Sumatera Utara. (2) Polbangtan Bogor berlokasi di Bogor, Provinsi Jawa Barat. (3) Polbangtan Yogyakarta-Magelang berlokasi di: a. Kampus Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan b. Kampus Magelang di Magelang Provinsi Jawa Tengah. (4) Polbangtan Malang berlokasi di Malang, Provinsi Jawa

Timur. (5) Polbangtan Gowa berlokasi di Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. (6) Polbangtan Manokwari berlokasi di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Bogor, Magelang, Malang, Gowa, dan Manokwari tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian ini.

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;

c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang; dan f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian ini.

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa; c. Peraturan Menteri PertanianNomor 45/Permentan/ OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ OT.140/10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang; dan

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA