Pasal 6

huruf b dan huruf c yang pembiayaannya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, maka Direktur Jenderal meminta kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN untuk menyampaikan pengganti calon pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan usulan dari penyedia barang/jasa. (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti calon pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN dapat meminta Direktur Jenderal melaksanakan pengadaan Sumber Pembiayaan Alternatif.