Peraturan Menteri Nomor 245-pmk-02-2016 Tahun 2017 tentang Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja

maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN. 4. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN. 5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 6. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. 7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 10. Monitoring Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Monitoring Kinerja adalah proses pemantauan yang

berkesinambungan atas perkembangan capaian Kinerja penggunaan dana BUN yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. 11. Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian yang objektif dan sistematis atas Kinerja penggunaan dana BUN dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA BUN. 12. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 13. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) dari kegiatan dalam satu program.

(1) Monitoring Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas penggunaan dana BUN. (2) Monitoring Kinerja dalam fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN pada tahun anggaran berjalan sehingga capaian kinerja penggunaan dana BUN pada tahun anggaran berjalan dapat ditingkatkan. (3) Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi peningkatan kualitas dan fungsi akuntabilitas penggunaan dana BUN. (4) Evaluasi Kinerja dalam fungsi peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA BUN tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA BUN serta upaya peningkatan Kinerja penggunaan dana BUN di tahun anggaran berikutnya.

(5) Evaluasi Kinerja dalam fungsi akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BUN kepada masyarakat.

(1) Pemimpin PPA BUN melakukan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja lingkup pengelolaan anggaran BA BUN yang dipimpinnya. (2) Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja oleh Pemimpin PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per program. (3) Pemimpin PPA BUN dapat mendelegasikan pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan unit eselon II atau pejabat lain sebagai penanggung jawab program berkenaan. (4) Koordinator PPA BUN melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

(1) KPA BUN melakukan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja lingkup tugas pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya. (2) Monitoring dan Evaluasi Kinerja oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Kinerja Keluaran (Output) dari suatu kegiatan dalam 1 (satu) program.

(1) Monitoring Kinerja dilakukan atas aspek implementasi. (2) Evaluasi Kinerja dilakukan atas 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. implementasi; b. manfaat; dan c. konteks. (3) Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan dana BUN dan pencapaian Keluaran (Output). (4) Indikator yang diukur dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pencapaian Keluaran (Output); b. konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran; c. konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output); dan d. penyerapan anggaran. (5) Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. pencapaian Keluaran (Output); b. konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran; c. konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output); d. penyerapan anggaran; dan e. efisiensi. (6) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai: a. perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas Keluaran (Output) yang telah dicapai; b. progres pencapaian Hasil (Outcome) dalam mencapai tujuan/target yang ditetapkan; dan/atau c. keterlibatan masyarakat dan/atau pemangku

kepentingan dalam proses pencapaian Hasil (Outcome). (7) Evaluasi Kinerja atas aspek konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi antara dinamika perkembangan keadaan/kebutuhan yang terjadi pada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, termasuk kebijakan pemerintah dengan tujuan penggunaan dana BUN.

(1) Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan oleh PPA dalam lingkup program dan KPA dalam lingkup kegiatan. (2) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dan aspek konteks dilakukan oleh PPA.

(1) Monitoring Kinerja atas aspek implementasi dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan. (2) Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan setiap tahun pada tahun anggaran berikutnya. (3) Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan setelah Keluaran (Output) tercapai. (4) Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

(1) Monitoring Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan Monitoring Kinerja; b. pengumpulan data; c. pengukuran; d. analisis; e. penyusunan rekomendasi; dan f. laporan. (2) Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak DIPA BUN ditetapkan.

(1) Persiapan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi paling sedikit meliputi: a. identifikasi masalah; dan b. inventarisasi berbagai indikator dan target kinerja. (2) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah permasalahan terkait penggunaan dana BUN yang terjadi dan perlu solusi perbaikan. (3) Indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA BUN.

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Monitoring Kinerja atas aspek implementasi meliputi: a. target pencapaian Keluaran (Output); b. rencana penarikan dana; c. pagu anggaran; d. revisi anggaran; e. realisasi pencapaian Keluaran (Output); f. realisasi penyerapan anggaran; dan g. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output). (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari dokumen RKA BUN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan. (3) Data realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh berdasarkan: a. bukti serah terima barang atau jasa; b. surat pernyataan yang dibuat oleh KPA; dan/atau c. bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Data realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (5) Pengumpulan data realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai. (6) Data faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperoleh berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPA.

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Rumusan pengukuran indikator dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi: a. pengukuran pencapaian Keluaran (Output) pada monitoring kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran (Output) setiap bulan yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan target pencapaian Keluaran (Output); b. pengukuran konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran pada Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran dengan akumulasi rencana penarikan dana; c. pengukuran konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) pada Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan berdasarkan ketepatan waktu pencapaian Keluaran (Output) setiap bulan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan akumulasi realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan akumulasi target pencapaian Keluaran

(Output); dan d. pengukuran penyerapan anggaran pada monitoring kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran dengan pagu anggaran. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran Monitoring Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Analisis yang dilakukan dalam Monitoring Kinerja atas aspek implementasi meliputi analisis atas: a. hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dimonitoring; b. perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Monitoring Kinerja pada bulan sebelumnya/bulan yang sama pada tahun anggaran sebelumnya; c. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output); d. tindak lanjut atas kendala dalam pencapaian Keluaran (Output) pada periode sebelumnya; e. tren yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan untuk beberapa bulan kedepan; dan f. keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Monitoring Kinerja.

(1) Berdasarkan hasil analisis Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. rencana tindak lanjut yang akan diambil pada periode berikutnya di tahun anggaran berjalan untuk mengatasi kendala dalam capaian Kinerja masing-masing indikator; dan/atau b. rencana aksi untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian Kinerja yang sedang berjalan.

(1) KPA BUN menyampaikan laporan bulanan hasil Monitoring Kinerja atas aspek implementasi untuk setiap kegiatan kepada Pemimpin PPA BUN pada awal bulan berikutnya untuk dimonitor lebih lanjut. (2) Pemimpin PPA BUN menyampaikan laporan triwulanan hasil Monitoring Kinerja atas aspek implementasi untuk setiap program kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran secara berkala pada tahun anggaran berjalan paling lambat 2 (dua) minggu setelah triwulan terakhir. (3) Laporan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi: a. hasil analisis atas pengukuran indikator dalam Monitoring Kinerja;

b. masalah atau kendala yang timbul pada masing- masing indikator Kinerja; c. faktor pendukung dalam capaian Kinerja; dan d. rekomendasi.

Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan Evaluasi Kinerja; b. pengumpulan data; c. pengukuran dan penilaian; d. analisis; e. penyusunan rekomendasi; dan f. laporan.

(1) Persiapan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi paling sedikit meliputi: a. identifikasi masalah; b. inventarisasi berbagai indikator dan target Kinerja; dan c. inventarisasi laporan Monitoring Kinerja atas aspek implementasi. (2) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah permasalahan terkait penggunaan dana BUN yang terjadi dan memerlukan solusi perbaikan. (3) Indikator dan target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data dalam dokumen RKA BUN. (4) Laporan Monitoring Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan Monitoring Kinerja atas

aspek implementasi triwulanan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi: a. target pencapaian Keluaran (Output); b. rencana penarikan dana; c. pagu anggaran; d. realisasi pencapaian Keluaran (Output); e. realisasi penyerapan anggaran; dan f. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output). (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari dokumen RKA BUN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan. (3) Data realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh berdasarkan: a. bukti serah terima barang atau jasa; b. surat pernyataan yang dibuat oleh KPA; dan/atau c. bukti atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Data realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari dokumen pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (5) Pengumpulan data realisasi penyerapan anggaran dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai.

(6) Data faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperoleh berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPA.

(1) Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. (2) Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja hasil pengukuran kedalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program guna dianalisis lebih lanjut. (3) Rumusan pengukuran indikator dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), meliputi: a. pengukuran pencapaian Keluaran (Output) pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian Keluaran (Output) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi pencapaian Keluaran (Output) sampai dengan akhir tahun anggaran dengan target pencapaian Keluaran (Output); b. pengukuran konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b dilakukan berdasarkan rata-rata dari konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran bulanan;

c. pengukuran konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) pada evaluasi atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dilakukan berdasarkan rata-rata konsistensi antara target pencapaian Keluaran (Output)dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) bulanan; d. pengukuran penyerapan anggaran pada evaluasi kinerja atas atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dengan pagu anggaran; dan e. pengukuran efisiensi pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e dilakukan berdasarkan rata- rata efisiensi Keluaran (Output) yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi penyerapan anggaran per realisasi pencapaian Keluaran (Output) dengan pagu anggaran per target pencapaian Keluaran (Output). (4) Penilaian kinerja penggunaan dana BUN dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi. (5) Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pencapaian Keluaran (Output) : 43,50% b. konsistensi antara rencana : 9,10% penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran c. konsistensi antara target : 9,10% pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) d. penyerapan anggaran : 9,70% e. efisiensi : 28,60% (6) Ketentuan pengukuran indikator efisiensi pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e tidak berlaku pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05). (7) Bobot masing-masing indikator aspek implementasi pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) terdiri atas: a. pencapaian Keluaran (Output) : 60,90% b. konsistensi antara rencana : 12,75% penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran c. konsistensi antara target : 12,75% pencapaian Keluaran (Output) dan realisasi pencapaian Keluaran (Output) d. penyerapan anggaran : 13,60% (8) Nilai Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator atas aspek implementasi dengan masing-masing bobot berkenaan. (9) Hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: a. nilai Kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan sangat baik; b. nilai Kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan baik; c. nilai Kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan cukup atau normal; d. nilai Kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan kurang; dan e. nilai Kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan sangat kurang. (10) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Analisis yang dilakuan yang dilakukan dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi meliputi analisis atas: a. hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang dievaluasi; b. perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahun anggaran sebelumnya; c. faktor pendukung dan kendala dalam pencapaian Keluaran (Output); d. tren yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan untuk beberapa tahun ke depan; dan e. keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan setiap proses Evaluasi Kinerja.

(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. masukan atas kebijakan perencanaan program atau kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan/atau b. solusi yang akan diambil pada tahun anggaran berikutnya untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam capaian Kinerja masing-masing indikator.

(1) KPA BUN menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi untuk setiap kegiatan kepada Pemimpin PPA BUN paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun anggaran berikutnya untuk dievaluasi lebih lanjut. (2) Dalam hal tanggal 1 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, laporan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi harus diterima oleh Pemimpin PPA BUN pada hari kerja terakhir sebelum hari libur tersebut. (3) Pemimpin PPA BUN menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi untuk setiap program kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 1 Maret pada tahun anggaran berikutnya. (4) Dalam hal tanggal 1 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, laporan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi berkenaan harus diterima oleh Menteri Keuangan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur tersebut. (5) Laporan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling sedikit memuat informasi: a. hasil analisis atas pengukuran indikator dalam Evaluasi Kinerja; b. penjelasan atas nilai Kinerja yang diperoleh; c. masalah atau kendala yang timbul pada masing- masing indikator Kinerja; d. faktor pendukung dalam capaian Kinerja; e. masalah atau kendala dalam proses Evaluasi Kinerja; dan f. rekomendasi.

Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan Evaluasi Kinerja; b. pengumpulan data; c. analisis; d. penyusunan rekomendasi; dan e. laporan.

(1) Persiapan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat paling sedikit meliputi: a. menentukan Keluaran (Output) yang akan dievaluasi melalui uji petik; b. mempersiapkan model logika informasi Kinerja; c. identifikasi masalah; d. identifikasi indikator dan target Hasil (Outcome); dan e. penyusunan desain pengumpulan data. (2) Model logika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, Keluaran (Output), dan Hasil (Outcome) serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. (3) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah isu yang ingin dijelaskan atau diverifikasi. (4) Indikator Hasil (Outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada data dalam dokumen RKA BUN. (5) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada kebutuhan dan kaidah- kaidah penelitian yang baku.

(1) Data yang diperlukan dalam rangka evaluasi kinerja atas aspek manfaat antara lain: a. capaian indikator dan target Hasil (Outcome); dan b. data sosial, ekonomi, kependudukkan, dan lainnya yang dapat mendukung pengukuran manfaat. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. pengumpulan data primer; dan/atau b. pengumpulan data sekunder. (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: a. survei; b. wawancara; c. observasi; dan/atau d. diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan. (4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah data/dokumen yang terkait dengan penganggaran BA BUN dan data/dokumen lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

(1) Analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang baku dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis serta sumber daya yang tersedia. (2) Desain analisis yang dapat digunakan untuk Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat antara lain:

a. membandingkan kondisi pada kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat dengan kelompok masyarakat yang tidak memperoleh manfaat (control group); b. membandingkan manfaat yang diterima antar kelompok masyarakat (comparison group); atau c. membandingkan kondisi sebelum dan sesudah memperoleh manfaat (pre-post).

(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. tindak lanjut atas informasi yang dihasilkan dari proses Evaluasi Kinerja; b. masukan dalam perumusan Hasil (Outcome) dan model logika pada kebijakan perencanaan program atau kegiatan yang akan datang; dan/atau c. rencana aksi untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam pencapaian Hasil (outcome).

(1) Pemimpin PPA BUN menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat untuk setiap program kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Keluaran (Output) tercapai.

(2) Laporan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. judul laporan yang mencakup lokasi, waktu pelaksanaan, dan tanggal pelaporan; b. penjelasan atas Keluaran (Output) yang dievaluasi; c. pertanyaan evaluasi; d. penjelasan terkait tahapan Evaluasi Kinerja; e. hasil analisis atas pencapaian Hasil (Outcome) beserta kesimpulannya; f. masalah atau kendala dalam proses evaluasi kinerja; dan g. rekomendasi.

Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan Evaluasi Kinerja; b. pengumpulan data; c. analisis; d. penyusunan rekomendasi; dan e. laporan.

(1) Persiapan Evaluasi Kinerja atas aspek konteks paling sedikit meliputi: a. menentukan Keluaran (Output) yang akan dievaluasi melalui uji petik; b. identifikasi dinamika masalah yang ada di masyarakat/pemangku kepentingan;

c. identifikasi tujuan penggunaan dana BUN; dan d. penyusunan desain pengumpulan data. (2) Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah isu yang ingin dijelaskan atau diverifikasi. (3) Desain pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada kebutuhan dan kaidah- kaidah penelitian yang baku.

(1) Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek konteks meliputi data ekonomi, sosial, politik, hukum, keamanan, arah kebijakan pemerintah dan prioritas pembangunan nasional, serta informasi lain yang terkait. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari: a. pengumpulan data primer; dan/atau b. pengumpulan data sekunder. (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: a. survei; b. wawancara; c. observasi; dan/atau d. diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan pemangku kepentingan. (4) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah data/dokumen yang terkait dengan penganggaran BA BUN dan data/dokumen lainnya yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

(1) Analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang baku dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis serta sumber daya yang tersedia. (2) Analisis yang dilakukan dalam Evaluasi Kinerja atas aspek konteks meliputi analisis atas: a. relevansi antara Hasil (Outcome) yang ditargetkan terhadap kebutuhan atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat/pemangku kepentingan; dan b. keberlanjutan atas suatu Keluaran (Output), apakah masih sesuai dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan.

(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun rekomendasi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. tindak lanjut atas informasi yang dihasilkan dari proses Evaluasi Kinerja; dan/atau b. keberlanjutan atas suatu Keluaran (Output) pada kebijakan perencanaan program atau kegiatan.

(1) Pemimpin PPA BUN menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja atas aspek konteks untuk setiap program

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses evaluasi ditetapkan. (2) Laporan Evaluasi Kinerja atas aspek konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. judul laporan yang mencakup lokasi, waktu pelaksanaan, dan tanggal pelaporan; b. penjelasan atas Keluaran (Output) yang dievaluasi; c. pertanyaan evaluasi; d. penjelasan tahapan evaluasi kinerja; e. hasil analisis beserta kesimpulannya; f. masalah atau kendala dalam proses evaluasi kinerja; dan g. rekomendasi.

Terhadap BA BUN Pengelolaan Utang (BA 999.01) dan BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) tidak dilakukan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dan aspek konteks.

Laporan hasil Monitoring Kinerja dan evaluasi kinerja atas aspek implementasi, Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat, dan Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan melalui sistem informasi.

Laporan dan rekomendasi Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas penggunaan dana BUN per program yang disampaikan oleh PPA BUN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menjadi salah satu pedoman dalam penetapan pagu dana pengeluaran BUN.

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA