Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN GUGATAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat TUN adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

2. Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

4. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri.

6. Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan TUN di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

7. Aset tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Negara yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

8. Pengadilan adalah Pengadilan TUN dan/atau Pengadilan Tinggi TUN di lingkungan Peradilan TUN.

9. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.

10. Penggugat adalah pihak yang menggugat ke Pengadilan TUN.

11. Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

12. Upaya hukum adalah hak Tergugat/Penggugat berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

15. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

16. Mabes TNI adalah Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA.

17. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

18. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

19. Mabes Angkatan adalah Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

20. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

21. Keputusan Tata Usaha Militer adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan militer serta pengelolaan pertahanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

22. Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, selanjutnya disebut SIMAK BMN Kemhan dan TNI adalah subsistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman penanganan bersama Kemhan dan TNI terhadap gugatan perkara TUN bidang kepegawaian dan bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Peradilan TUN.

(1) Menteri berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam menerbitkan Keputusan TUN di bidang kepegawaian. (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer dalam menerbitkan administrasi di bidang kepegawaian.

(1) Menteri berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan. (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer dalam menerbitkan administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan.

(1) Menteri bertanggungjawab mengamankan secara hukum keputusan TUN di bidang kepegawaian yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN. (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya bertanggungjawab mengamankan secara hukum administrasi di bidang kepegawaian yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN.

(1) Menteri bertanggungjawab mengamankan secara hukum keputusan TUN di bidang tanah dan/atau bangunan yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN. (2) Panglima, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat di jajarannya bertanggungjawab mengamankan secara hukum administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diterbitkannya melalui penanganan gugatan di lingkungan Peradilan TUN.

Objek gugatan terdiri atas: a. keputusan dan administrasi di bidang kepegawaian; dan b. keputusan dan administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terdiri atas:

1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Kemhan;

2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mabes TNI; dan

3. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mabes Angkatan.

Penggugat terdiri atas: a. orang pribadi; dan b. Badan Hukum Perdata.

Tergugat terdiri atas: a. Menteri; b. Panglima; c. Kepala Staf Angkatan; d. pejabat pada satuan kerja di bawah Panglima; e. pejabat pada satuan kerja di bawah Kepala Staf Angkatan; dan f. pejabat pada instansi di luar Kemhan, TNI, dan Angkatan.

(1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes

Angkatan; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:

1. asli salinan putusan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
2. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

(1) Dalam hal Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI;
2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:
4. asli salinan putusan di Asisten Personel Panglima TNI; dan
5. fotokopi salinan putusan di: a) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; b) Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional INDONESIA.

(1) Dalam hal Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan dan instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan;
2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:
4. asli salinan putusan di Staf Personel Angkatan; dan
5. fotokopi salinan putusan di: a) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan b) Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut, Dinas Hukum Angkatan Udara.

Dalam hal Pejabat pada Satuan Kerja di bawah Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Panglima TNI bertindak selaku supervisi untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Dalam hal Pejabat pada Satuan Kerja di bawah Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Staf Angkatan bertindak selaku supervisi untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

(1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, serta instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Sub Satker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan;
2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:
4. asli salinan putusan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
5. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

(1) Dalam hal Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI serta Instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI;
2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:
4. asli salinan putusan di Satuan Fasilitas dan Konstruksi Denma Mabes TNI; dan
5. fotokopi salinan putusan di Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional INDONESIA dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan. (3) Menteri dan Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi atas gugatan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

(1) Dalam hal Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan serta Instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti:

1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan serta Instansi terkait;
2. mencari dan menghadirkan saksi; dan
3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan:
4. asli salinan putusan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan
5. fotokopi salinan putusan di Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut atau Dinas Hukum Angkatan Udara dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan. (3) Menteri dan Panglima dapat mengajukan intervensi atas gugatan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3.

Dalam hal Pejabat pada satuan kerja di bawah Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Dalam hal Pejabat pada satuan kerja di bawah Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 7

huruf b angka 3 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Dalam hal Pejabat pada instansi di luar Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Menteri dan/atau Panglima dan/atau Kepala Staf Angkatan wajib melakukan intervensi dan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan/atau Mabes TNI dan/atau Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat penanganan gugatan dibebankan pada Anggaran masing-masing Satuan Kerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional INDONESIA, Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut, dan Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penanganan gugatan tata usaha negara di bidang kepegawaian dan di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN