Pasal 4

(1) Gubernur/Bupati/Walikota MENETAPKAN Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.