Pasal 2

(1) Perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp14.922.382.975.131,00 (empat belas triliun Sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Iuran Izin (Landrent) sebesar Rp603.684.356.947,00 (enam ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluht ujuh rupiah);dan

b. Royalti (Royalty) sebesar Rp14.318.698.618.184,00 (empat belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah). (2) Rincian perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desmber 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Desmber 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

2014, No. 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232/PMK.07/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.07/2014 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014