Peraturan Menteri Nomor 22-permentan-pk-110-6-2017 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
2. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan.
3. Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan.
4. Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang memuat huruf dan

angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan. 5. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan. 6. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. 7. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan. 8. Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan Pakan yang digunakan dalam pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan. 9. Label Pakan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan. 10. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Persyaratan Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan.

13. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan yang dipesan secara khusus dengan bahan Pakan dan formula khusus sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus.
14. Pemesan Pakan Khusus adalah perorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan Pakan Pesanan Khusus.
15. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu bahan Pakan dan Pakan.
16. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
17. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
18. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP. (2) Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan.

(3) Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; c. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; d. surat keterangan domisili perusahaan; e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan f. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah, sesuai dengan Format-1. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi, sesuai dengan Format-2; b. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan; c. contoh Label; d. jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan, sesuai dengan Format-3; e. jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan, sesuai dengan Format-4;

f. jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan, sesuai dengan Format-5; g. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format-6; h. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan Format-7; dan i. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP), sesuai dengan Format-8.

Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

(1) Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling kurang terhadap: a. kadar air; b. kadar protein kasar; c. kadar lemak kasar; d. kadar serat kasar; e. kadar abu; f. kadar kalsium (Ca); g. kadar phosfor (P); dan h. aflatoksin total. (2) Untuk Pakan ternak ruminansia selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Total Digestible Nutrient (TDN).

(3) Untuk Pakan ternak unggas dan ternak babi selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap asam amino dan kadar urea.

(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis, sesuai dengan Format-9. (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan contoh Pakan dengan surat tugas, sesuai dengan Format- 10. (3) Dalam hal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas kabupaten/kota dapat: a. meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas kabupaten/kota terdekat; b. meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari Dinas provinsi; atau c. meminta bantuan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifikat dari pemerintah pusat.

Pengambilan contoh Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh Padatan.

(1) Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan atau petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. (2) Penyerahan contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara pengambilan contoh Pakan, surat tugas Wastukan atau petugas pengambil contoh, dan surat keterangan jenis dan kode Pakan, sesuai dengan Format-11. (3) Pelaku Usaha setelah menerima contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan kepada kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. (4) Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

(1) Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai SNI atau PTM Pakan, diterbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan oleh kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, sesuai dengan Format-12. (2) Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota. (3) Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(1) Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan tidak sesuai dengan SNI atau PTM Pakan, kepala Lembaga

Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan memberikan laporan hasil pengujian, sesuai dengan Format-13. (2) Pelaku Usaha setelah menerima laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan perbaikan Formula Pakan dan mengajukan pengujian ulang.

Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan hasil uji.

Biaya pengujian dan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk memperoleh NPP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring (online). (2) Apabila terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring (online) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau disetujui.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak sah. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring (online).

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lengkap, benar, dan sah. (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring (online).

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan kajian teknis, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban permohonan ditolak atau disetujui.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak lengkap, benar, dan sah. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring (online).

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lengkap, benar, dan sah. (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan NPP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-14. (3) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk pemegang NPP dengan satu merek dagang pada satu pabrik.

(1) NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha sebagai pemegang NPP secara daring (online). (2) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan NPP dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPP dengan mengajukan permohonan baru. (4) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan yang telah habis masa berlaku NPP.

Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib menyampaikan laporan produksi dan Peredaran Pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring (online), sesuai dengan Format-15.

(1) Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat mengalihkan kepada Pelaku Usaha lain.

(2) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perusahaan pemegang NPP diakuisisi, pailit, atau merger. (3) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemegang NPP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat perjanjian para pihak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (5) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicatat dalam buku pendaftaran dengan tembusan kepada Kepala PPVTPP.

Petugas yang melayani permohonan Pendaftaran Pakan wajib menjaga kerahasiaan Formula Pakan.

Pakan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan: a. cara pembuatan Pakan yang baik; b. kemasan; dan c. Label.

(1) Persyaratan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. (3) Persyaratan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c harus:

a. dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak; b. mudah dibaca; c. ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa INDONESIA; dan d. ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat. (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat: a. NPP; b. merek dagang; c. nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau Pelaku Usaha pemasukan/pengeluaran; d. jenis dan kode Pakan; e. kandungan nutrisi; f. kandungan aflatoksin; g. bahan Pakan yang digunakan; h. imbuhan Pakan yang digunakan; i. berat bersih; j. cara penggunaan; dan k. tanggal dan kode produksi. (5) Label diberi warna dasar dan kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, sesuai dengan Format-16.

Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.

(1) Selain Pakan yang dibuat untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pelaku Usaha dapat memproduksi Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus. (2) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Pemesan Pakan Khusus untuk keperluan sendiri.

(3) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan.

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memiliki surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus dari Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi: a. laporan hasil Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan; b. surat pemesanan Purchasing Order (PO) dari Pemesan Pakan Khusus yang berisi permintaan Pakan Pesanan Khusus; c. invoice; dan d. rencana penggunaan/pemakaian Pakan Pesanan Khusus.

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan kajian hasil uji mutu dan keamanan Pakan. (2) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifikasi dari Pemesan Pakan Khusus, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi, sesuai dengan Format-17. (3) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan spesifikasi dari Pemesan Pakan

Khusus, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan secara tertulis, sesuai dengan Format- 18.

(1) Surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. (3) Pada kemasan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan frasa “PAKAN PESANAN KHUSUS”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. (4) Pakan Pesanan Khusus yang telah diproduksi selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib didaftarkan. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Format-1 sampai dengan Format-18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf a, huruf d sampai dengan huruf i, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, atau Kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap penerapan NPP dan Peredaran Pakan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan (monitoring), dan evaluasi.

Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 2, Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3), dikenakan sanksi berupa penarikan Pakan dari peredaran; b. Pasal 26, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, apabila tidak diindahkan Pakan ditarik dari peredaran; c. Pasal 27, dikenakan sanksi berupa pencabutan NPP; dan

d. Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi berupa usulan untuk dicabut izin usaha. (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis pertama apabila pada triwulan kesatu tidak menyampaikan laporan; b. peringatan tertulis kedua apabila pada triwulan kedua tetap tidak menyampaikan laporan; dan/atau c. pencabutan NPP apabila selama 3 (tiga) triwulan berturut-turut tidak menyampaikan laporan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. NPP yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan b. permohonan penerbitan NPP yang masih dalam proses pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 93).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Penerapan sistem daring (online) mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA