Pasal 16

Laporan pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan dilakukan mulai dari instansi terkait di bidang perdagangan dan Menteri dengan mekanisme sebagai berikut : a. SKPD DAK Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada :

1. Gubernur daerah bersangkutan;
2. Tim Pengarah; dan
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. c. Pada akhir tahun Menteri menyampaikan Laporan Penyelenggaraan DAK Bidang Perdagangan kepada :
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
6. Menteri Dalam Negeri; dan
7. Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tembusan yang disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.